Loadingtea

Nussa.co, Samarinda- DPRD Kalimantan Timur menegaskan perlunya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan Ship to Ship (STS) di wilayah perairan Kaltim. Dewan menilai mekanisme yang sepenuhnya berada di bawah pemerintah pusat membuat manfaat ekonominya belum dirasakan optimal.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, meminta KSOP membuka peluang bagi Perusda untuk turut serta dalam pemanfaatan sumber daya kelautan.

Ia menekankan bahwa pelibatan Perusda bukan hanya bertujuan menambah PAD, tetapi untuk memastikan pemerataan manfaat dari aktivitas ekonomi kelautan.
Pernyataan itu ia sampaikan seusai menghadiri rapat dengar pendapat tentang alur sungai dan penguatan pendapatan daerah.

“Jika aturan memungkinkan, Perusda harus diberi ruang berperan. Ini soal hak daerah untuk mengelola potensi ekonomi yang berada di wilayahnya,” kata Hasanuddin.

Ia menyoroti STS Muara Berau dan Muara Jawa yang hingga kini menjadi titik dengan aktivitas bongkar muat tinggi, namun minim kontribusi langsung bagi daerah.

Hasanuddin menyatakan DPRD akan terus memperkuat dorongan kepada pemerintah daerah untuk lebih aktif di sektor kelautan dan sungai, khususnya pada kegiatan yang potensinya belum tergarap optimal.

Menurutnya, keberadaan Perusda dapat memperbaiki tata kelola sekaligus memastikan manfaat ekonomi bergerak lebih efisien hingga ke tingkat daerah.

“Semua pemangku kepentingan perlu duduk bersama. Sektor ini sangat potensial, dan bila dikelola dengan tepat dapat menjadi penopang penting pendapatan Kaltim,” ucapnya.

DPRD Kaltim memastikan akan mengawal proses pembahasan terkait STS agar potensi yang selama ini terabaikan dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan.

[AH|DPRDKALTIM|Adv]