Puluhan Kades Resah, Oknum Polisi Minta “Jatah”
Kapolres : Kami Lakukan Pendalaman, Jika Ada Bukti Lapor ke Saya…!
NUSSA.CO, TOLITOLI – Oknum anggota polisi Polres Tolitoli berpangkat Ipda dan berinsial E, diduga telah melakukan aksi minta “jatah” ke sejumlah kepala desa.
Dugaan tersebut terungkap ketika salah seorang kepala desa di Kecamatan Galang mengaku pernah didatangi oleh oknum E, dan dimintai uang hingga mencapai 5 juta rupiah.
“Iya pak, si E…. pernah datang ke sini tanya-tanya soal dokumen APBDes dan bertanya-tanya ini dan itu, lalu ujung-ujungnya meminta sejumlah uang, kurang lebih 5000 (5 juta, red),” ungkap kades berinisial Oh itu.
Suara buka-bukaan kades O, juga sempat terekam dalam aplikasi perekam android, dan kini rekaman itu viral tersebar ke sejumlah grup whatsapp.
Kades lainnya di Galang, sebut saja Ah juga mengaku mengalami hal yang sama. “Saat itu saya dimintai uang tiket pesawat karena mau berangkat,” aku Ah saat dikonfirmasi media ini.
Untuk diketahui, selain Oh dan Ah, nyaris semua kades di Kecamatan Galang mengalami permintaan yang sama, soal APBDes dan minta jatah diujungnya.
“Ya kalau cuman 500 ribu sih masih bisalah pak, kita tutup-tutupi. Ya kami ini mau ambil dimana, paling kalau ada kegiatan dan ada honor kegiatan itu yang bisa kita bagi, tapi itu juga seberapa sih, gak banyak kasian,” tutur kades lainnya lagi.
Selain kades, sumber terpercaya media ini juga mengakui jika oknum Ipda E ternyata juga beraksi di sejumlah dinas, dan meminta kepala dinas untuk menyerahkan dokumen Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) tahun 2024, serta jatah uang senilai Rp 50 juta. Namun, permintaan itu tidak direalisasikan.
”Saya lapor ke bupati, dan bupati melarang saya untuk memberikan dokumen DIPA,” aku kadis yang enggan namanya disebutkan.
Selain kades dan kadis, sejumlah kontraktor juga bersuara sumbang. Salah seorang kontraktor saat dikonfirmasi mengaku pernah dihubungi Ipda E dan meminta waktu untuk bertemu.
”Heran saya, kenapa lagi dia hubungi saya minta ketemu, tapi sampai sekarang nda juga dia mau berani datang ketemu,” ungkap kontraktor.
Menyikapi aksi yang tergolong “premanisme” itu, Ketua LSM Bumi Bhakti Ahmad Pombang mengaku prihatin atas tindakan moral anggota polisi tersebut.
“Polisi ini kan abdi negara, pengayom masyarakat, pelindung. Lah, kalau kades dan kadis saja dimintai uang, bagaimana masyarakat di bawahnya, bisa lebih parah. Kami minta Kapolres bila perlu Kapolda tegas, dalami kasus ini. Sebab, tidak mungkin kades bersuara jika tidak mengalaminya, jika Ipda E mengaku tidak berbuat ya silakan, tetapi bukti suara ungkapan kades sudah viral tersebar, itu bukti bahwa selama ini Kapolres memang tidak melakukan pengawasan dan pembinaan yang baik, Kapolres kan jarang di Tolitoli,” kritiknya.
Dikonfirmasi via seluler, Kapolres Tolitoli AKBP Bambang Herkamto SH mengaku telah melakukan klarifikasi terhadap Ipda E.
“Itu tidak benar, kami sudah klarifikasi ke bersangkutan (Ipda E, Red) dan ia mengaku tidak melakukan aksi tersebut. Tapi saya minta, kalau memang ada orang yang merasakan, mengalami dan ada bukti-bukti telah dimintai uang, ya silakan lapor ke saya,” seru Kapolres di ujung telepon.
Kapolres menambahkan, Polres Tolitoli saat ini tengah melakukan pendalaman, dan memeriksa Ipda E maupun anggota lain dalam satu divisi. Jika terbukti, Polres Tolitoli akan menegakkan aturan yang ada, dan menindaklanjuti sesuai ketentuan dalam tubuh Polri.
Seperti diberitakan sebelumnya, Ipda E, salah satu perwira menengah Divisi Satuan Reskrim Polres Tolitoli saat dihubungi awak media enggan bercerita, namun enggan pula membantah isu terhadap dirinya, hingga akhirnya menutup line percakapan di telepon.
Di luar percakapan, media ini juga mendapatkan kabar dari sumber terpercaya bahwa, Ipda E berusaha untuk menutupi dugaan kasusnya dengan cara akan menyerahkan sejumlah uang kepada wartawan, asalkan pemberitaan tidak berlanjut, dan itu rencananya akan dilakukan melalui oknum perantara. (ham)
Tinggalkan Balasan