Loadingtea

Diskusi Bersama JMSI, Komisi IV Soroti Kendala Layanan BPJS Kesehatan di Balikpapan

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Akses layanan kesehatan yang adil dan merata menjadi sorotan utama dalam diskusi hangat antara Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sufyan Jufri, dan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Balikpapan, Kamis (27/3/2025). Diskusi yang digelar menjelang buka puasa bersama itu turut menyoroti berbagai persoalan dalam implementasi program BPJS Kesehatan di Kota Beriman.

Dalam forum tersebut, Sufyan menekankan bahwa pemerataan layanan kesehatan menjadi prioritas Komisi IV, sejalan dengan komitmen Pemerintah Kota Balikpapan. Ia menyatakan bahwa masih banyak peserta BPJS Kesehatan, khususnya kalangan penerima bantuan iuran (PBI), yang belum memahami secara menyeluruh hak-haknya sebagai peserta.

“Kami sangat konsen memperjuangkan isu pemerataan layanan kesehatan. Tapi di lapangan, banyak warga yang belum tahu secara jelas apa saja cakupan layanan yang ditanggung BPJS,” ujarnya.

Sufyan mencontohkan sejumlah keluhan masyarakat yang pernah diterima, seperti pasien demam berdarah yang hanya dirawat beberapa hari, lalu dipulangkan oleh rumah sakit padahal belum merasa pulih. Ia mempertanyakan sejauh mana standar penanganan medis dalam kasus-kasus seperti ini, dan apakah prosedur layanan sudah dijalankan sesuai ketentuan.

“Persoalan seperti ini sering kami temui. Salah satu penyebabnya karena informasi dari BPJS Kesehatan tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat,” tegasnya.

Politisi muda itu mendesak agar BPJS Kesehatan lebih aktif melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat dan mitra rumah sakit. Menurutnya, pemahaman masyarakat yang minim kerap menjadi celah bagi oknum di fasilitas kesehatan yang ingin mengambil keuntungan.

“Jangan sampai ada faskes yang memanfaatkan ketidaktahuan peserta. Kalau ada yang terbukti menyalahgunakan wewenang, pemerintah harus berani mengambil langkah tegas. Termasuk jika perlu, BPJS memutus kerja sama dengan faskes tersebut,” kata Sufyan.

Ia mengungkapkan, persoalan layanan BPJS Kesehatan ini juga telah beberapa kali dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Untuk itu, ia menilai penting adanya kolaborasi antarpihak, termasuk media massa, dalam mendorong pelayanan BPJS yang lebih transparan dan berpihak pada masyarakat.

“Sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia jurnalistik, saya tahu peran media sangat vital dalam fungsi kontrol sosial. Media bisa jadi mitra penting dalam menyebarkan informasi yang benar dan masif soal hak-hak peserta BPJS,” tutup Sufyan dalam diskusi yang berlangsung akrab tersebut. (day)