Loadingtea

NUSSA.CO, PPU – Wakil Bupati (Wabup) Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Waris Muin, menegaskan pentingnya kedisiplinan pegawai dengan melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Senin pagi, (10/3/2025). Sidak ini bertujuan memastikan pelayanan publik tetap optimal selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah.

Dalam kegiatan tersebut, Wabup Abdul Waris didampingi oleh Asisten III Pemkab PPU, Aini, serta Kepala Satpol PP PPU, Bagenda Ali. Mereka meninjau langsung kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Harian Lepas (THL) di beberapa OPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. “Kedisiplinan ASN dan THL adalah hal yang tidak bisa ditawar, termasuk selama bulan Ramadhan. Pelayanan publik harus tetap berjalan dengan baik,” tegas Abdul Waris.

Ia mengingatkan bahwa jam kerja di bulan Ramadhan telah ditetapkan mulai pukul 08.00 WITA. Ia memperingatkan bahwa keterlambatan masuk kerja dapat dikategorikan sebagai “korupsi waktu,” yang dinilai mencederai komitmen pelayanan kepada masyarakat. “Kalau bapak ibu datang ke kantor di atas jam yang telah ditentukan, itu artinya Anda korupsi waktu. Saya tidak mau hal seperti ini terjadi lagi di PPU,” ujarnya dengan tegas.

Abdul Waris menegaskan bahwa aturan kedisiplinan ASN sudah jelas, dengan sanksi tegas bagi pelanggar, mulai dari pemotongan tunjangan, penurunan pangkat, hingga pemecatan jika pelanggaran berlanjut. “Saya dipilih oleh rakyat, maka saya memiliki tanggung jawab untuk memastikan kepercayaan tersebut dijalankan dengan baik. Saya instruksikan mulai besok pagi, tiga personel Satpol PP bertugas mengawasi disiplin di setiap OPD. Laporkan langsung kepada saya jika ditemukan pegawai yang tidak disiplin,” tegasnya lagi.

Abdul Waris secara khusus menyoroti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) PPU sebagai instansi yang melayani masyarakat dalam jumlah besar. Ia menegaskan bahwa pegawai di dinas ini harus memahami tanggung jawab mereka agar pelayanan berjalan lancar. “Kasihan masyarakat yang datang sejak pagi harus menunggu hanya karena pegawainya belum tiba. Pelayanan masyarakat harus diutamakan,” imbuhnya.

Beberapa OPD yang disidak meliputi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim), Dukcapil PPU, serta Dinas Perikanan PPU. Dalam sidak tersebut, Wabup Abdul Waris juga meminta masing-masing OPD untuk mendata ASN dan THL yang tidak hadir tanpa keterangan jelas. “Langkah ini kami lakukan agar pelayanan publik tetap optimal, sekaligus memberikan efek jera bagi pegawai yang tidak disiplin,” tutup Abdul Waris. (Adv/DiskominfoPPU)