Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menjadi sorotan di Kota Balikpapan. Dalam kurun waktu Januari hingga April 2025, Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) mencatat sebanyak 341 pekerja dari 54 perusahaan telah mengalami PHK.

Kepala Disnaker Balikpapan, Ani Mufidah, menjelaskan bahwa tren PHK tersebut dipicu oleh berbagai sebab. Mulai dari penyelesaian masa kontrak kerja, efisiensi internal perusahaan, hingga sengketa antara buruh dan manajemen.

“Fenomena PHK ini tidak bisa dinilai secara tunggal. Ada yang karena efisiensi, ada juga yang kontraknya memang sudah selesai,” ujar Ani, Kamis (8/5/2025).

Secara rinci, PHK terbanyak terjadi pada Januari, yakni 178 pekerja dari 14 perusahaan. Angka ini menurun di Februari dengan 54 pekerja dari 10 perusahaan, dan pada Maret tercatat 52 pekerja dari 15 perusahaan. Sementara April mencatat 57 pekerja dari jumlah perusahaan yang sama.

Menariknya, sebagian besar pekerja yang terkena PHK berasal dari sistem kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau tenaga kontrak. Menurut Ani, ini tidak selalu berarti mereka langsung menjadi pengangguran.

“Banyak dari mereka kembali direkrut, baik oleh perusahaan lama maupun yang lain. Jadi PHK dalam konteks ini tidak selalu berujung pada pengangguran jangka panjang,” imbuhnya.

Meski demikian, ia menyoroti pola rekrutmen jangka pendek yang makin dominan di Balikpapan sebagai refleksi dari ketergantungan industri terhadap model kerja fleksibel. Disnaker menilai kondisi ini harus menjadi perhatian bersama karena menyangkut kepastian kerja dan perlindungan hak pekerja.

“Fleksibilitas kerja memang diminati perusahaan, tapi harus dipastikan bahwa hak-hak dasar pekerja tetap dijaga,” tegas Ani.

Disnaker Balikpapan saat ini membuka layanan pengaduan dan konsultasi ketenagakerjaan bagi masyarakat terdampak. Selain itu, lembaga ini juga berperan aktif dalam proses mediasi sengketa hubungan industrial, guna memastikan proses PHK berjalan sesuai dengan regulasi.

“Kami ingin semua proses berjalan adil, sesuai aturan, dan tidak merugikan salah satu pihak,” pungkasnya.

Disnaker mengimbau perusahaan untuk lebih transparan dalam menyampaikan alasan PHK, serta mendorong pekerja untuk memahami hak-haknya di tengah dinamika pasar kerja yang semakin fleksibel. (Adv/DiskominfoBpp)