Biaya Kuliah Tak Lagi Jadi Momok, Gratispol Ubah Nasib Ribuan Mahasiswa
NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Program pendidikan gratis bertajuk Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai menunjukkan dampak nyata di lingkungan perguruan tinggi. Di Universitas Mulia Balikpapan, program tersebut disebut menjadi “penyelamat” bagi banyak mahasiswa yang sebelumnya terancam menghentikan kuliah akibat tekanan biaya pendidikan.
Ketua Satgas Gratispol Universitas Mulia, Sumardi, mengungkapkan persoalan ekonomi selama ini menjadi salah satu penyebab utama mahasiswa kehilangan akses pendidikan tinggi. Tidak sedikit mahasiswa memilih cuti bahkan menghilang tanpa kabar karena tidak mampu melanjutkan pembayaran kuliah.
“Fenomena mahasiswa berhenti kuliah karena biaya itu memang nyata. Sebelum Gratispol berjalan, kasus seperti itu cukup sering terjadi,” ujarnya saat ditemui, Sabtu (16/5/2026).
Menurutnya, sejak program tersebut mulai berjalan, kondisi itu perlahan berubah. Mahasiswa yang sebelumnya kesulitan membayar UKT kini memiliki peluang lebih besar menyelesaikan pendidikan tepat waktu.
Jumlah pengusulan penerima Gratispol di Universitas Mulia pun terus meningkat. Tahun akademik 2025 tercatat sekitar 1.500 mahasiswa masuk dalam usulan penerima bantuan pendidikan dari pemerintah provinsi.
Angka itu meningkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di kisaran 1.200 mahasiswa.
Sumardi menjelaskan, program Gratispol tidak diberikan secara sembarangan. Pemerintah menetapkan sejumlah syarat, mulai dari status domisili hingga batas usia penerima bantuan.
Mahasiswa penerima wajib berdomisili di Kalimantan Timur minimal tiga tahun. Sementara batas usia maksimal untuk jenjang sarjana berada di angka 25 tahun.
Untuk jenjang magister dan doktoral, usia penerima umumnya dibatasi hingga 35 tahun. Meski demikian, terdapat dispensasi khusus bagi tenaga pengajar seperti dosen dan guru yang ingin melanjutkan pendidikan.
“Untuk tenaga pendidik ada toleransi usia lebih panjang karena memang diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM pendidikan,” katanya.
Besaran bantuan yang diterima mahasiswa disesuaikan dengan nominal UKT di masing-masing program studi. Jurusan umum rata-rata memperoleh bantuan sekitar Rp5 juta per semester.
Sementara program farmasi mencapai Rp7,5 juta per semester. Untuk pendidikan kedokteran, bantuan yang diberikan jauh lebih besar, yakni hingga Rp15 juta, bahkan program spesialis dapat mencapai Rp20 juta per semester.
Bantuan tersebut diberikan hingga mahasiswa menyelesaikan masa studi normal maksimal delapan semester.
Meski program berjalan cukup baik, pihak kampus masih menghadapi persoalan administrasi dari sebagian mahasiswa penerima. Beberapa mahasiswa disebut belum melengkapi data pada sistem pendaftaran daring sehingga proses pencairan bantuan terhambat.
“Kami sudah usulkan, tapi kalau mahasiswa tidak melengkapi data, anggaran tidak bisa diproses dan akhirnya harus dikembalikan,” jelasnya.
Pihak kampus kini memperketat pendampingan terhadap mahasiswa penerima Gratispol agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran dan tidak terbuang sia-sia.
“Program ini sangat membantu. Karena itu mahasiswa juga harus serius dan aktif mengikuti proses administrasinya,” tambah Sumardi.
Ia menilai kehadiran Gratispol bukan sekadar program bantuan pendidikan biasa, tetapi mulai menjadi instrumen penting dalam menekan potensi putus kuliah di Kalimantan Timur.
“Kalau dikelola konsisten dan tepat sasaran, program ini bisa jadi investasi besar untuk masa depan SDM Kaltim,” pungkasnya. (*/day)
Tinggalkan Balasan