Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA — Program pendidikan gratis atau Gratispol di Kalimantan Timur mulai mendapat sorotan terkait kekuatan anggaran daerah. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, meminta skema program tersebut dievaluasi agar lebih realistis dan berkelanjutan.

Menurutnya, prioritas utama pemerintah provinsi seharusnya difokuskan pada pendidikan menengah seperti SMA dan SMK yang memang menjadi kewenangan daerah, serta menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.

“Kalau SMA dan SMK itu memang kewajiban provinsi. Tapi untuk S1, S2 sampai S3 sebenarnya kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya, Senin (18/5/2026).

Meski demikian, Syahariah tetap mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Kaltim yang berani mengalokasikan pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi.

Ia menilai kebijakan tersebut merupakan terobosan besar yang belum tentu mampu dilakukan daerah lain di Indonesia.

Namun di sisi lain, ia mengingatkan kondisi fiskal daerah saat ini sedang mengalami tekanan cukup berat. Dalam perencanaan awal, kapasitas APBD Kaltim diproyeksikan mencapai sekitar Rp24 triliun, namun realisasinya turun menjadi sekitar Rp12 triliun.

Situasi itu dinilai harus menjadi perhatian serius agar program besar seperti Gratispol tidak membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.

Berdasarkan data LKPJ 2025 dan pembaruan Triwulan I 2026, realisasi bantuan pendidikan telah mencapai Rp288,5 miliar yang disalurkan kepada lebih dari 63 ribu mahasiswa.

Sementara sepanjang 2026, Pemprov Kaltim menargetkan sekitar 158 ribu mahasiswa menerima manfaat program dengan proyeksi anggaran mencapai Rp813,5 miliar.

“Kalau tetap dijalankan sampai S1, S2, S3, porsinya harus lebih selektif. Yang mampu kalau bisa membiayai sendiri dulu,” tegasnya.

Selain bantuan perguruan tinggi, program Gratispol juga mencakup pembagian seragam gratis bagi puluhan ribu siswa baru SMA/SMK/SLB serta kerja sama pembayaran UKT langsung ke puluhan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kaltim.

Syahariah juga menanggapi kritik mahasiswa terhadap pelaksanaan Gratispol. Ia berharap penyampaian aspirasi dilakukan secara terbuka dan konstruktif.

“Kalau ada kekurangan mari disampaikan baik-baik. Pemerintah juga sedang berupaya maksimal,” tandasnya. (*/day)