Loadingtea

Krisis Lingkungan dan Pendidikan Jadi Sorotan

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2026 tak hanya diisi seruan persatuan. Sebanyak 560 pemuda dari 30 titik di 22 provinsi menyatukan aspirasi dan menyampaikan lima tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia, menyoroti persoalan yang dinilai menyangkut masa depan masyarakat: krisis lingkungan, ancaman terhadap ruang hidup, dan ketimpangan pendidikan.

Di Balikpapan, deklarasi berlangsung di Jalan MT Haryono, Kelurahan Damai Baru, Rabu (28/10/2026) malam. Gerakan ini merupakan bagian dari konsolidasi pemuda yang berlangsung sepanjang September hingga Oktober 2026.

Koordinator Balikpapan Satu Abad Sumpah Pemuda, M. Taufik, S.H., mengatakan konsolidasi tersebut diinisiasi Institut Hijau Indonesia (IHI) dengan melibatkan organisasi mahasiswa, serikat pemuda, yayasan, komunitas, hingga individu dari berbagai daerah.

Hasil konsolidasi dihimpun dalam Risalah Pemuda Indonesia 2026 sebagai dasar penyusunan aspirasi bersama. “Berbagai temuan dan keresahan yang dihimpun selama konsolidasi kemudian dirangkum dalam Risalah Pemuda Indonesia 2026 sebagai landasan untuk merumuskan aspirasi bersama,” kata Taufik dalam keterangan tertulis, Jumat (30/10/2026).

Krisis Ekologi Bukan Sekadar Persoalan Alam

Salah satu persoalan yang disorot adalah tekanan terhadap lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan, aktivitas pertambangan, serta alih fungsi lahan. Sejumlah wilayah, mulai dari Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan hingga Papua Selatan, disebut menghadapi ancaman karhutla. Kawasan konservasi seperti Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan Taman Nasional Tanjung Puting juga masuk dalam daftar kawasan yang disebut terancam kebakaran.

Di luar karhutla, ekspansi pertambangan dan deforestasi menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan ekosistem serta ruang hidup masyarakat. Berkurangnya kawasan resapan air pun berpotensi memperburuk persoalan ketersediaan air bersih.

Dampaknya tidak berhenti pada hilangnya tutupan hutan atau rusaknya bentang alam. Masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam ikut menghadapi risiko, termasuk masyarakat adat di Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Bagi para pemuda, persoalan tersebut menuntut perhatian yang lebih serius terhadap arah pembangunan dan perlindungan lingkungan. Pembangunan semestinya tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuannya menjaga ekosistem dan melindungi kehidupan masyarakat.

Pendidikan Berkualitas Tak Boleh Bergantung pada Tempat Lahir

Ketimpangan pendidikan menjadi persoalan lain yang disorot dalam konsolidasi tersebut. Keterbatasan fasilitas belajar, minimnya tenaga pendidik, hambatan transportasi, serta ketidakpastian keberlanjutan beasiswa dinilai membatasi kesempatan generasi muda di sejumlah wilayah untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Maluku menjadi salah satu wilayah yang disorot karena berbagai kendala tersebut.

Di tengah persoalan itu, muncul pula kekhawatiran mengenai potensi pengalihan anggaran pendidikan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu ini memunculkan pertanyaan penting mengenai prioritas kebijakan: bagaimana memastikan program pemerintah berjalan tanpa mengurangi pemenuhan hak pendidikan, terutama bagi masyarakat yang selama ini menghadapi keterbatasan akses?

Persoalan pendidikan tidak cukup diselesaikan dengan memperluas program. Pemerataan fasilitas, ketersediaan guru, akses transportasi, dan keberlanjutan bantuan bagi peserta didik juga perlu mendapat perhatian.

Lima Tuntutan Menanti Jawaban Nyata

Melalui Deklarasi Pemuda Indonesia 2026, berbagai keresahan daerah dirangkum menjadi aspirasi nasional yang ditujukan kepada Presiden. Pesan yang dibawa tidak berhenti pada tuntutan agar pemerintah mendengar suara generasi muda. Persoalan lingkungan dan pendidikan membutuhkan tindak lanjut berupa kebijakan yang jelas, pelaksanaan yang konsisten, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda pun menjadi momentum untuk menguji sejauh mana aspirasi generasi muda memperoleh ruang dalam pengambilan keputusan publik.

Sebab, masa depan tidak hanya ditentukan oleh janji pembangunan, tetapi juga oleh keputusan yang diambil hari ini: bagaimana lingkungan dilindungi, ruang hidup masyarakat dijaga, dan kesempatan pendidikan dibuka secara lebih adil.

Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut pemerintah terhadap aspirasi tersebut. Deklarasi dapat menjadi awal konsolidasi, tetapi ukuran keberhasilannya terletak pada perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. (*/day)