Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Haris, menyampaikan bahwa keluhan warga terkait kebijakan pembukaan akses jalan tembusan antara Perumahan Wika dan Balikpapan Baru telah mendapat perhatian serius. Warga mengajukan agar akses jalan tersebut tidak dibuka 24 jam penuh sebelum sarana dan prasarana pendukungnya siap.

“Beberapa warga mengusulkan agar akses jalan tidak dibuka 24 jam sebelum segala fasilitas pendukungnya siap. Kami sudah menyampaikan hal ini ke DPRD dan OPD terkait untuk segera menindaklanjutinya,” ujar Haris.

Sebelumnya, uji coba pembukaan jalan telah dilakukan, namun pada praktiknya, masih ada kendaraan yang melintas hingga larut malam, bahkan sampai pukul 01.00 dini hari. Hal ini dikhawatirkan mengganggu kenyamanan warga setempat. Sebagai respons, Komisi III DPRD Kota Balikpapan mempertimbangkan untuk merekomendasikan rekayasa lalu lintas, dengan membatasi akses jalan hingga pukul 22.00 Wita malam.

Selain itu, Haris mengingatkan bahwa sejak tahun 2020, Perumahan Wika telah diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Balikpapan. Oleh karena itu, seluruh fasilitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di dalamnya kini menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

“Kalau pemerintah kota ingin mengatur masyarakat, tentu harus ada sosialisasi. Tapi jika warga merasa tidak terwakili dan tetap ngotot, mereka bisa mengajukan protes ke pihak Wika. Jika mereka tidak ingin PSU diserahterimakan, mereka harus siap untuk mengelola fasilitas itu sendiri,” tegas Haris.

Haris menekankan bahwa warga harus memahami konsekuensi penyerahan PSU kepada pemerintah. Jika mereka menolak aturan yang diberlakukan, mereka harus siap mengelola fasilitas tersebut secara mandiri, tanpa campur tangan pemerintah.

“Jika mereka ingin mengelola sendiri, mereka bisa mengajukan permohonan. Namun, selama Perumahan Wika sudah diterima oleh pemerintah dengan baik, warga harus mengikuti aturan yang ada. Semua ini demi kepentingan bersama,” tambahnya.

Dengan adanya pembahasan ini, Haris berharap solusi terbaik dapat segera dicapai, agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pemerintah maupun warga setempat. (Adv)