Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qodri, mengonfirmasi bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2025 akan dipercepat. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden melalui surat edaran resmi yang meminta pemerintah daerah segera mempercepat proses penganggaran demi efisiensi pelaksanaan program pembangunan.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya pembahasan APBD-P biasanya digelar pada bulan Agustus atau bahkan September, tahun ini DPRD Balikpapan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah lebih dulu melakukan rapat koordinasi sejak Mei. Targetnya, pembahasan resmi sudah bisa dimulai pada Juni, sehingga implementasi program melalui APBD-P bisa dilakukan mulai Juli.

“Kalau biasanya pembahasan baru digelar bulan delapan atau sembilan, sekarang kami upayakan lebih awal. Insya Allah bulan depan sudah masuk tahap pembahasan bersama TAPD dan Badan Anggaran,” ujar Alwi.

Percepatan ini, menurutnya, memberi peluang lebih besar untuk optimalisasi program-program prioritas yang membutuhkan eksekusi lebih cepat, seperti infrastruktur, pelayanan publik, dan belanja wajib daerah. Namun demikian, Alwi tidak menampik bahwa kesiapan fiskal tetap menjadi faktor penentu utama.

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data pendapatan daerah, terutama dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

“Kita tidak ingin menyusun program tanpa dasar keuangan yang jelas. Jadi, ketersediaan anggaran tetap harus realistis,” jelasnya.

Alwi juga menyoroti bahwa percepatan ini memerlukan kedisiplinan bersama, baik dari sisi eksekutif maupun legislatif. Koordinasi intens dan kesamaan komitmen diyakini menjadi kunci agar pembahasan yang dipercepat ini tidak justru menjadi kendala dalam implementasi program di lapangan.

“Mudah-mudahan tidak ada hambatan. Waktunya saja yang dipercepat, tapi proses dan kualitas pembahasan tetap harus terjaga,” pungkasnya. (Adv)