Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Kelangkaan gas elpiji 3 kg yang sempat terjadi di Kota Balikpapan menjadi perhatian serius DPRD. Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, menegaskan bahwa meskipun gas bersubsidi merupakan kewenangan Pertamina, pemerintah daerah tetap harus berperan dalam memastikan distribusinya berjalan lancar agar masyarakat tidak mengalami kesulitan.

“Setahu saya, pemerintah kota tidak terlalu bisa ikut campur karena gas ini merupakan domainnya Pertamina. Namun, pemerintah kota tetap harus menjalin komunikasi yang baik agar tidak ada hambatan dalam distribusi,” jelasnya dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

Alwi menilai bahwa kelangkaan gas 3 kg yang terjadi beberapa waktu lalu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan konsumsi menjelang Ramadan serta dugaan adanya distribusi yang tidak tepat sasaran. Ia meminta agar Dinas Perdagangan bersama Pertamina melakukan evaluasi terkait pendistribusian gas bersubsidi agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Selain itu, ia juga menyoroti kemungkinan adanya praktik penimbunan yang menyebabkan kelangkaan di pasaran. Untuk itu, ia mendorong Dinas Perdagangan agar lebih aktif dalam melakukan pengawasan dan menindak tegas pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat. “Kami tidak ingin ada spekulan yang bermain dengan harga atau menimbun barang. Ini harus diawasi agar distribusi tetap adil dan stok mencukupi,” tegasnya.

Selain masalah gas elpiji, DPRD juga memantau pergerakan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional. Beberapa komoditas seperti beras, gula, minyak goreng, dan daging menjadi perhatian utama menjelang Ramadan, mengingat konsumsi masyarakat biasanya meningkat signifikan selama bulan puasa.

Menurut pantauan di beberapa pasar, harga bahan pokok saat ini masih tergolong stabil, namun ada indikasi kenaikan harga pada beberapa komoditas tertentu, terutama beras dan cabai. Untuk mengantisipasi lonjakan harga yang lebih tinggi, Alwi meminta agar pemerintah segera menggelar operasi pasar murah secara rutin. “Kami ingin memastikan bahwa harga tetap stabil dan stok aman hingga Lebaran. Kalau memang ada gejolak harga, pasar murah bisa menjadi solusi untuk meringankan beban masyarakat,” tambahnya.

DPRD juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan instansi terkait guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang. Alwi berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan panic buying, karena pemerintah bersama DPRD akan terus mengawasi situasi agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi. (Adv)