Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan resmi menyerahkan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD Kota Balikpapan. APBD tersebut dirancang untuk memperkuat layanan dasar publik dan infrastruktur strategis kota, sekaligus memaksimalkan peran Balikpapan sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna di Lantai 8 Gedung Parkir Klandasan, Jumat (12/9/2025), dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo. Ia menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen teknis belanja pemerintah, tetapi komitmen moral dalam mengelola keuangan rakyat.

“Setiap rupiah anggaran adalah titipan rakyat yang wajib kami kelola sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama,” ujarnya.

APBD 2026 Balikpapan mengusung tema “Pemantapan Seluruh Sektor Pembangunan untuk Menuju Masyarakat Sejahtera, Mandiri, dan Modern.” Tema tersebut dirancang untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah, terutama dalam persiapan kota menyambut kehadiran IKN yang akan membawa arus ekonomi, penduduk, hingga kebutuhan layanan publik yang lebih besar.

Dari sisi pendapatan daerah, pemerintah menargetkan Rp3,83 triliun, terdiri dari:

  • Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp1,58 triliun
  • Pendapatan transfer pusat dan antar daerah: Rp2,25 triliun
  • Lain-lain pendapatan sah: Rp4,5 miliar

Sementara total belanja daerah direncanakan mencapai Rp4,28 triliun, dengan fokus pada lima sektor prioritas:

1. Peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial

2. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur perkotaan, termasuk transportasi publik dan pengendalian banjir

3. Penguatan perekonomian lokal, terutama UMKM dan sektor pariwisata

4. Ketahanan pangan dan distribusi, termasuk pembangunan pasar induk

5. Modernisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital dan transparansi anggaran

Meski disusun dengan struktur berimbang, APBD 2026 masih mencatat defisit sekitar Rp450 miliar, yang akan ditutupi melalui pembiayaan daerah, terutama dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025.

Bagus mengakui tantangan masih besar, terutama soal proporsi belanja rutin dan ketergantungan pada transfer pusat. Namun pihaknya optimistis kolaborasi antara Pemkot, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat mampu menjawab dinamika pembangunan kota.

“Kami ingin memastikan Balikpapan terus berkembang sebagai kota maju, nyaman, berkelanjutan, dan sejahtera, sekaligus semakin siap menjalankan peran strategisnya sebagai pintu gerbang IKN,” tandasnya. (Adv/DiskominfoBpp)