Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat gabungan pada Kamis (6/2/2025), membahas pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). RDP ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang telah berlaku lebih dari dua dekade.

Dalam rapat tersebut, hadir perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Asosiasi DPD LPM Kota Balikpapan guna membahas secara menyeluruh urgensi pencabutan regulasi ini. Salah satu alasan utama yang dikemukakan adalah keberadaan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, yang telah mengatur posisi dan eksistensi RT serta LPM. Pemerintah Kota Balikpapan tengah meninjau apakah pengaturan ini cukup diakomodasi dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwali) tanpa memerlukan regulasi daerah yang lebih tinggi.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, menegaskan bahwa pencabutan Perda LPM harus mempertimbangkan perkembangan regulasi yang lebih baru. “Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 menjadi dasar pertimbangan utama, sebab aturan tersebut telah mengatur kedudukan RT dan LPM. Saat ini, Pemerintah Kota Balikpapan tengah mendiskusikan posisi hukum Perda ini, apakah cukup diakomodasi melalui Perwali atau perlu regulasi tambahan,” jelasnya.

Rapat ini juga melibatkan diskusi antara Pemerintah Kota Balikpapan, Kecamatan, DP3 AKB, dan LPM guna mencari solusi terbaik. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menyusun kebijakan yang lebih tepat dan selaras dengan peraturan yang berlaku

Sementara itu, DPRD dan Pemerintah Kota Balikpapan akan terus mengkaji lebih lanjut kebijakan yang tepat terkait pencabutan Perda LPM, dengan harapan dapat menghasilkan regulasi yang lebih efektif serta relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Andi Arif Agung menegaskan bahwa pembahasan lanjutan akan dilakukan untuk memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi kota.

Dengan adanya evaluasi dan diskusi mendalam ini, diharapkan peraturan di Kota Balikpapan semakin relevan dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat serta organisasi yang terlibat dalam pemberdayaan di tingkat lokal. (Adv)