Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) tengah menyiapkan satuan tugas (Satgas) khusus guna mengawasi aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas) yang berpotensi menyimpang dari fungsi sosialnya. Langkah ini dilakukan menyusul meningkatnya kekhawatiran terhadap sejumlah ormas yang diduga terlibat tindakan premanisme, yang berisiko mengganggu ketertiban umum sekaligus iklim investasi di kota ini.

Kepala Kesbangpol Balikpapan, Sutadi, menegaskan bahwa Satgas ini akan memantau dan menindaklanjuti ormas yang terindikasi merugikan masyarakat atau bertindak di luar koridor hukum. “Kami sedang merancang tim Satgas untuk menangani kegiatan ormas yang terafiliasi pada tindakan premanisme dan berpotensi mengganggu investasi. Tujuannya jelas: memastikan ormas berperan sesuai fungsinya,” ujar Sutadi, Senin (14/7/2025).

Meski Satgas belum resmi dibentuk, Kesbangpol telah menjalankan pendekatan persuasif dengan seluruh ormas, baik yang telah memiliki legalitas di Kemenkumham atau Kemendagri, maupun yang belum. “Semua tetap kami dekati dan berikan edukasi agar aktivitas mereka selaras dengan kepentingan sosial dan hukum,” jelas Sutadi.

Saat ini tercatat sekitar 300 ormas telah terdata di Kesbangpol Balikpapan, namun jumlah ini kemungkinan belum mencakup seluruh organisasi yang beroperasi di kota. Kesbangpol mengimbau ormas yang belum memiliki legalitas segera mengurus pengesahan, dengan dukungan fasilitas dan pendampingan dari pemerintah kota.

Terkait laporan pemalakan oleh oknum yang mengaku anggota ormas, Sutadi menegaskan klarifikasi sudah diperoleh dari ketua ormas sah. “Itu hanya oknum yang mengaku-ngaku. Ketua ormas sah memastikan pelaku tidak terdaftar sebagai anggota resmi,” tegasnya.

Kesbangpol menekankan pentingnya peran ketua ormas dalam mendata dan mengawasi anggotanya. Setiap pelanggaran hukum atau penyimpangan nilai Pancasila dapat dikenakan sanksi sesuai aturan. Rencana pembentukan Satgas akan dibahas lebih lanjut dalam forum Forkopimda untuk merumuskan strategi penanganan yang lebih komprehensif, sekaligus menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran aktivitas ekonomi di Balikpapan. (Adv/DiskominfoBpp)