Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Banjir yang terus menggenangi kawasan RT 51, RT 34, dan RT 56 Kelurahan Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, menjadi keluhan utama warga dalam Reses Masa Sidang II Tahun 2024/2025 yang digelar Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, pada Rabu (23/4/2025).

Dalam forum reses yang diadakan di Jalan Wonorejo 3 RT 51 tersebut, warga mengeluhkan bahwa setiap hujan deras, air meluap dan membanjiri permukiman mereka. Halili menjelaskan bahwa penyebab utama genangan adalah ketiadaan saluran drainase yang memadai. Meski proyek drainase sudah lama direncanakan, realisasinya terhambat persoalan lahan milik warga. “Banjir di kawasan ini sudah bertahun-tahun. Sebenarnya Dinas PU sudah siap untuk membangun, tapi lahannya masih terkendala kepemilikan pribadi. Ini yang membuat proyek belum bisa dijalankan,” ungkap Halili.

Ia berharap warga yang lahannya terdampak pembangunan drainase dapat membuka ruang dialog dan mendukung program tersebut demi kepentingan bersama. “Kami tidak bisa memaksa. Tapi saya berharap kesadaran bersama muncul, karena ini untuk kebaikan semua warga. Kalau lahan clear, pengerjaan bisa segera dimulai,” katanya.

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan, kata Halili, telah menyiapkan perencanaan teknis. Apabila kendala lahan dapat diselesaikan tahun ini, proyek pembangunan fisik drainase bisa langsung diprioritaskan paling lambat awal tahun 2026.

Saat ini, kondisi eksisting saluran air masih berupa saluran alami yang sempit dan tidak mampu menampung debit air besar. Akibatnya, luapan air menjadi langganan bagi warga Gunung Samarinda setiap musim hujan tiba.

Halili menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian masalah ini. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan skema alternatif jika negosiasi lahan mandek, agar tidak ada lagi keterlambatan dalam penyelesaian banjir. “Harapan kami, perencanaan teknis sudah rampung tahun ini. Dengan begitu, tahun depan bisa langsung masuk tahap pembangunan fisik. Ini penting supaya warga tidak lagi dihantui banjir tahunan,” tegasnya.

Reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk mendorong percepatan penyelesaian masalah banjir, sekaligus menjadi pengingat bagi pemerintah agar tidak lagi menunda solusi nyata bagi warga. (Adv)