Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, memaparkan tahapan detail dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang melibatkan berbagai pihak dan mekanisme. Langkah ini dinilai penting untuk menghasilkan regulasi yang tepat guna serta selaras dengan aturan di tingkat pusat dan provinsi.

“Pembuatan Perda melalui beberapa tahap, mulai dari kajian awal, penyusunan naskah akademik yang sering melibatkan perguruan tinggi, hingga pembahasan bersama Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan Pemerintah Kota,” ungkap Andi pada Jumat, 1 November 2024.

Andi menjelaskan bahwa usulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat diajukan oleh Pemerintah Kota, DPRD, atau masyarakat melalui saluran resmi. Setiap akhir tahun, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) untuk tahun berikutnya harus disahkan, biasanya bersamaan dengan pembahasan APBD.

“Propemperda 2025, misalnya, harus disahkan sebelum November berakhir untuk memulai pembahasannya di tahun berjalan,” tambahnya.

Tahapan lanjutan mencakup pembahasan mendalam melalui rapat paripurna dan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Legal drafting menjadi salah satu fokus utama untuk memastikan Perda tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

“Masukan dari Kemenkumham diperlukan agar regulasi yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” ujar Andi.

Selanjutnya, Perda yang disusun akan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menghindari tumpang tindih dengan Perda Provinsi atau aturan lainnya. Langkah ini penting, terutama pada kasus-kasus tertentu seperti Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota.

“Fasilitasi ini memastikan Perda selaras dengan aturan di tingkat yang lebih tinggi dan tidak menimbulkan konflik kewenangan,” jelas Andi.

Andi menekankan bahwa proses yang panjang ini bertujuan memastikan bahwa setiap Perda yang disahkan dapat diterapkan secara efektif, mendukung pembangunan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Meski memakan waktu, proses ini sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan kepastian hukum dalam setiap regulasi,” tutupnya.

Dengan langkah-langkah ini, DPRD Balikpapan berharap setiap Perda yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung perkembangan kota secara berkelanjutan. (*/ADV/DPRD Balikpapan/her).