Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Antrean panjang yang terus berulang di sejumlah SPBU di Kota Balikpapan menjadi perhatian serius. Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, secara tegas menyebut kondisi tersebut tidak lagi bisa dianggap sebagai persoalan teknis atau distribusi semata, melainkan kuat dugaan adanya “permainan kotor” yang memanfaatkan celah sistem.

Menurut Fauzi, jika antrean terjadi secara sporadis, hal itu masih bisa dimaklumi. Namun, pola antrean panjang yang terus berulang menunjukkan adanya masalah struktural yang tidak tersentuh pengawasan efektif.

“Kalau ini terus terjadi, kita tidak bisa lagi bicara soal teknis. Ini sudah masuk indikasi adanya praktik-praktik yang memanfaatkan kelemahan sistem. Artinya, ada yang bermain,” tegasnya.

Ia menyoroti lemahnya pengawasan yang selama ini cenderung bersifat internal dan tidak independen. Kondisi tersebut, kata dia, membuka ruang kompromi hingga kebocoran dalam distribusi BBM subsidi maupun non-subsidi.

“Pengawasan internal itu rentan. Harus ada pengawasan independen yang langsung di lapangan, yang punya kewenangan dan tidak punya kepentingan. Kalau tidak, celah akan terus dimanfaatkan,” ujarnya.

Fauzi bahkan mengungkap pengalaman langsung yang memperkuat dugaan adanya celah sistem. Ia menemukan kejanggalan dalam mekanisme barcode yang seharusnya menjadi instrumen kontrol distribusi.

“Saya sendiri pernah mengalami, saat pengisian, muncul barcode lain yang tetap bisa digunakan. Ini bukan hal kecil. Ini bukti sistem bisa ditembus. Kalau ini dibiarkan, praktik kotor akan terus berlangsung,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menilai kondisi ini berpotensi merugikan masyarakat luas, khususnya pengguna BBM subsidi yang seharusnya menjadi prioritas. Ketika sistem bisa dimanipulasi, maka distribusi tidak lagi tepat sasaran.

“Yang dirugikan jelas masyarakat. Mereka antre berjam-jam, sementara ada pihak-pihak yang mungkin mendapat akses lebih cepat lewat cara-cara yang tidak fair,” katanya.

Komisi II DPRD Balikpapan, lanjut Fauzi, mendesak langkah konkret dan cepat dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk operator SPBU dan instansi pengawas, untuk membenahi sistem distribusi secara menyeluruh.

“Kalau tidak ada pembenahan serius dan pengawasan independen yang benar-benar bekerja langsung, jangan harap masalah ini selesai. Justru akan terus berulang dan makin meluas,” tutupnya. (day)