Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan tengah berupaya keras mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2024 yang sebagian besar disebabkan oleh piutang pajak daerah yang belum terserap. Kepala Badan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Balikpapan, Idham, mengungkapkan bahwa total piutang pajak daerah saat ini mencapai sekitar Rp200 miliar.

Untuk mengatasi masalah ini, BPPDRD bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Balikpapan dalam penagihan piutang pajak yang telah tertunggak. “Kami berkolaborasi dengan Kejari Balikpapan untuk mengejar piutang pajak yang mencapai Rp200 miliar. Mereka akan memanggil pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang memiliki utang besar, dan kami akan menagih langsung. Kejaksaan memiliki peran penting dalam memanggil wajib pajak yang memiliki tunggakan, dengan tujuan untuk menagih komitmen pembayaran mereka,” ujar Idham, Kamis (27/8/2024).

Upaya penagihan ini telah dimulai sejak awal tahun 2024 dan telah menunjukkan hasil yang positif. Dalam rangka memperkuat proses penagihan, BPPDRD berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pajak. Satgas ini akan terdiri dari tenaga profesional di luar pegawai BPPDRD, yang akan turun ke lapangan untuk melakukan pengawasan dan memverifikasi potensi pendapatan dari wajib pajak.

“Satgas Pajak akan terjun ke lapangan maksimal selama 10 hari untuk mengukur potensi pendapatan dari wajib pajak. Kami akan mengecek apakah pendapatan yang dilaporkan benar sesuai kenyataan di lapangan,” jelas Idham lebih lanjut. Satgas ini akan berfungsi untuk mengawasi langsung kegiatan pajak di lapangan, sementara Kejaksaan fokus pada penagihan piutang.

Kolaborasi antara BPPDRD dan Kejaksaan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban mereka. “Kerja sama dengan Kejaksaan cukup efektif, dan mungkin akan meluas ke sisi kepatuhan dalam pembayaran pajak, sehingga dapat memperluas cakupan penagihan,” tambah Idham.

Evaluasi hasil dari upaya penagihan ini baru akan dilakukan setelah tahun anggaran 2024 berakhir, dengan harapan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan defisit APBD dan peningkatan pendapatan daerah. “Dengan upaya ini, Pemkot Balikpapan optimis dapat menekan defisit APBD dan meningkatkan stabilitas keuangan daerah di masa mendatang,” pungkasnya. (Adv).