Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan tengah mempertimbangkan revisi aturan larangan iklan rokok yang berlaku di kota ini. Kebijakan yang awalnya bertujuan untuk mendukung predikat Kota Layak Anak dan melindungi kesehatan masyarakat kini menuai perdebatan, terutama terkait dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi I DPRD Balikpapan, sejumlah pelaku usaha periklanan, terutama vendor billboard, mengungkapkan keluhan atas penurunan signifikan pada pendapatan daerah akibat larangan ini.

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto, menegaskan bahwa aturan yang mengatur larangan iklan rokok berdasarkan Surat Edaran Wali Kota, bukan Peraturan Wali Kota (Perwali) atau Peraturan Daerah (Perda). Meskipun bertujuan untuk memperbaiki kualitas udara dan mendukung kesehatan anak-anak, kebijakan ini berdampak pada sektor ekonomi, dengan kontribusi iklan rokok yang sebelumnya menyumbang sekitar Rp3 miliar per tahun untuk PAD. “Sejak diterapkan, pemasukan daerah dari sektor iklan rokok mengalami penurunan tajam,” ungkap Danang.

Dalam rapat tersebut, DPRD Balikpapan juga membahas isu lain yang tak kalah penting, yakni pengawasan reklame ilegal. Satpol PP diminta untuk meningkatkan pengawasan terhadap billboard yang belum memiliki izin dan memastikan reklame yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku. Penataan tata ruang dan pemasangan reklame yang tepat menjadi fokus agar kebijakan ini tidak mengganggu estetika kota dan tetap menguntungkan secara ekonomi.

Danang menambahkan, DPRD berencana untuk melakukan kajian lebih mendalam dengan melibatkan dinas terkait, seperti Dinas Perizinan dan Dinas Kesehatan, sebelum memutuskan langkah selanjutnya. “Kami ingin menemukan solusi yang seimbang, menjaga kesehatan masyarakat tanpa mengorbankan sumber pendapatan daerah yang penting,” ujar Danang.

Saat ini, larangan iklan rokok diberlakukan di empat kawasan sensitif, yakni area sekolah, tempat ibadah, fasilitas publik, dan pusat pemerintahan. Namun, dengan adanya kajian ini, tidak menutup kemungkinan aturan tersebut akan direvisi untuk memberikan kelonggaran yang lebih fleksibel, tetap mengedepankan kesehatan, dan menjaga keberlanjutan ekonomi Balikpapan.

Penting bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk turut berpartisipasi memberikan masukan konstruktif dalam proses kajian ini, demi menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan menguntungkan semua pihak. (Adv)