Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan menyoroti perlunya koordinasi lebih erat antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat dalam menangani permasalahan kemacetan di Balikpapan. Pasalnya, beberapa ruas jalan utama yang mengalami kepadatan lalu lintas berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, sehingga proses pelebarannya memerlukan persetujuan lintas instansi.

Menurut Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Laisa Hamisa, pemerintah kota harus lebih proaktif dalam mengajukan usulan pelebaran jalan kepada pemerintah pusat. Jika hanya mengandalkan anggaran daerah, proyek pelebaran jalan bisa terhambat karena keterbatasan dana.

“Ada ruas jalan yang menjadi kewenangan pusat, ada yang milik provinsi. Jika tidak ada koordinasi yang baik, proyek pelebaran jalan bisa tertunda dan masyarakat yang akan dirugikan,” ujarnya.

DPRD meminta agar Pemkot Balikpapan segera menyusun kajian kebutuhan infrastruktur secara komprehensif dan mengajukannya ke pemerintah pusat. Dengan begitu, proses pelebaran jalan bisa mendapat prioritas dalam alokasi anggaran negara.

Jika koordinasi ini tidak segera dilakukan, kemacetan di Balikpapan dikhawatirkan akan semakin parah dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi kota. (Adv)