Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Banjir kembali merendam sejumlah kawasan di Kalimantan Timur akibat curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir. Dampak paling parah terjadi di Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda. Puluhan rumah warga terendam, dan Jalan HM Rifadin, salah satu jalur utama penghubung kota, lumpuh total akibat genangan yang tak kunjung surut.

Kondisi ini memicu keprihatinan dari berbagai kalangan, termasuk anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Darlis Pattalongi, legislator yang dikenal vokal dalam isu lingkungan, menegaskan bahwa bencana ini tak bisa lagi dianggap sebagai kejadian musiman semata.

“Banjir di Samarinda, khususnya di Loa Janan Ilir, menunjukkan bahwa kita sedang menghadapi krisis tata kelola lingkungan. Genangan air tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga melumpuhkan akses vital seperti Jalan HM Rifadin yang merupakan jalur utama penghubung. Bahkan hingga kini, jalan itu masih belum bisa dilalui dengan normal,” ucap Darlis. Senin, (19/5/2025).

Ia menyebut situasi ini sebagai refleksi dari kegagalan sistemik, bukan hanya akibat curah hujan tinggi. Menurutnya, buruknya sistem drainase kota dan masifnya aktivitas tambang di daerah hulu memperparah akumulasi air di kawasan hilir seperti Samarinda.

“Masalah ini tidak bisa lagi diselesaikan hanya dengan menyalahkan cuaca ekstrem. Kita harus berani melihat fakta bahwa banyak aktivitas tambang di daerah hulu yang mengubah kontur tanah dan mempercepat aliran air ke hilir. Debit air meningkat drastis sementara sistem drainase kita masih sama seperti puluhan tahun lalu. Ini ketimpangan yang harus diselesaikan secara sistemik,” ujarnya.

Darlis juga menyoroti ketergantungan masyarakat terdampak pada bantuan dapur umum dan posko darurat. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa infrastruktur tanggap darurat masih belum memadai untuk menghadapi bencana dengan skala yang terus berulang.

Ia menyebutkan, Samarinda sebagai ibu kota provinsi seharusnya memiliki sistem mitigasi yang lebih kuat. “Sudah saatnya kita melihat bencana ini sebagai tanda bahwa ada sesuatu yang keliru dalam perencanaan pembangunan kita,” imbuhnya.

Lebih jauh, Darlis mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera merumuskan strategi penanggulangan banjir secara menyeluruh—bukan hanya di Samarinda, tapi juga di kawasan hulu yang menjadi sumber air utama.

“Strategi tersebut harus mencakup evaluasi terhadap perizinan aktivitas tambang, penguatan sistem drainase perkotaan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir seperti waduk atau kolam retensi, serta penanaman kembali kawasan-kawasan yang rusak akibat eksploitasi sumber daya alam,” ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, serta keterlibatan akademisi dan komunitas lingkungan dalam merancang solusi berbasis data dan berkeadilan ekologis.

Darlis juga menegaskan bahwa DPRD Kaltim, terutama komisi yang membidangi lingkungan dan infrastruktur, berkomitmen mengawal kebijakan penanganan banjir hingga ke tahap implementasi.

“Kita butuh langkah luar biasa untuk menghadapi kondisi luar biasa ini. Samarinda adalah jantung aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Tidak seharusnya setiap kali hujan deras turun, kota ini langsung lumpuh dan masyarakat menderita,” pungkasnya.

Ia menutup pernyataan dengan menyerukan keberanian politik untuk mengevaluasi kembali kontribusi sektor-sektor industri ekstraktif. Menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa tercapai jika keselamatan warga dan kelestarian lingkungan ditempatkan sebagai prioritas utama. (ADV)