Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD 2024 menjadi perhatian utama dalam sidang paripurna DPRD Kota Balikpapan yang digelar di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Kamis (10/7/2025). Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Yono Suherman itu, fraksi-fraksi menekankan perlunya sinergi antarlembaga serta optimalisasi pendapatan daerah agar belanja publik lebih efektif.

Rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari agenda sebelumnya, di mana seluruh fraksi telah menyampaikan pemandangan umum terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024. Kali ini, jawaban dari pihak eksekutif disampaikan oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, yang hadir mewakili Wali Kota.

Yono Suherman menegaskan, sebagian besar fraksi memberikan apresiasi atas capaian program prioritas yang sudah dijalankan Pemkot, khususnya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Namun, masih terdapat sejumlah catatan penting, terutama terkait perencanaan kegiatan yang dinilai belum optimal sehingga memunculkan SILPA dalam jumlah besar.

“Koordinasi lintas instansi harus diperkuat. Jangan sampai anggaran yang sudah disediakan justru tidak terserap maksimal. Itu merugikan masyarakat karena program yang seharusnya dirasakan manfaatnya jadi tertunda,” ujar Yono.

Selain soal penyerapan anggaran, DPRD juga menyoroti perlunya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Yono, kemandirian fiskal Balikpapan tidak bisa hanya bergantung pada dana transfer pusat maupun provinsi. “Sektor pajak dan retribusi daerah harus digarap lebih serius. Itu sumber daya yang potensial dan bisa menopang pembangunan kota secara berkelanjutan,” tegasnya.

Fraksi-fraksi DPRD juga menekankan pentingnya alokasi anggaran yang lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga persoalan klasik seperti banjir dan ketersediaan air bersih.

Setelah penyampaian jawaban eksekutif ini, DPRD akan kembali menggelar paripurna dengan agenda pemandangan akhir fraksi sekaligus penandatanganan persetujuan bersama terhadap Raperda pertanggungjawaban APBD 2024. (Adv)