Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, kembali menyoroti masalah kekurangan sekolah menengah pertama (SMP) di wilayah Balikpapan Timur. Ia mengungkapkan bahwa kondisi ini memberikan kesulitan besar bagi para lulusan sekolah dasar (SD) untuk melanjutkan pendidikan mereka, terutama dalam sistem zonasi yang diterapkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Menurut Gasali, salah satu wilayah yang sangat terdampak adalah Kelurahan Manggar, yang memiliki lebih dari 40 ribu jiwa dan sekitar 100 rukun tetangga (RT). Di tengah pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, hanya terdapat tiga SMP di wilayah ini, yaitu SMP 8, SMP 23, dan yang terbaru, SMP 28. Hal ini menyebabkan para siswa lulusan SD kesulitan mendapatkan tempat di SMP yang ada dalam zona mereka, meskipun mereka tinggal di daerah yang padat penduduk.

“Setiap tahun, sekitar 400 siswa lulusan SD di Manggar harus melanjutkan ke SMP, namun kapasitas yang ada sangat terbatas. Akibatnya, banyak dari mereka terpaksa mencari sekolah di luar zona mereka, yang tentunya menambah beban bagi orang tua,” jelas Gasali.

Tidak hanya di jenjang SMP, kekurangan fasilitas pendidikan juga terjadi di tingkat SMA. Di Balikpapan Timur, hanya ada dua sekolah lanjutan atas yang dapat menampung siswa, yaitu SMA 7 dan SMK 5 di Lamaru. Keterbatasan sekolah ini semakin memperparah kesulitan yang dialami para lulusan SMP yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa harus bepergian jauh dari tempat tinggal mereka.

Gasali menyampaikan bahwa meskipun SMP 28 yang baru akan segera dibuka di Manggar Baru, satu sekolah saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini. “SMP 28 memang bisa membantu, tapi jumlah sekolah yang ada masih sangat kurang. Kami berharap ada lebih banyak SMP yang dibangun di daerah ini untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada siswa dalam zonasi mereka,” tegasnya.

Selain itu, Gasali juga mengkritik ketidakseimbangan pembangunan sekolah yang ada di berbagai wilayah Balikpapan. Di beberapa daerah, ada dua SMP yang berdekatan, sementara di wilayah lain yang lebih padat penduduknya hanya ada satu SMP. Ketimpangan ini membuat sistem zonasi PPDB menjadi kurang efektif, mengingat banyak siswa yang terpaksa mencari sekolah di luar wilayah tempat tinggal mereka.

DPRD Kota Balikpapan, menurut Gasali, berkomitmen untuk terus mendorong pembangunan sekolah baru, terutama di wilayah yang mengalami kekurangan fasilitas pendidikan. Pihaknya juga akan memastikan agar pembangunan SMP di Balikpapan Timur dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Balikpapan. “Kami akan terus memperjuangkan pembangunan SMP baru agar distribusi sekolah lebih merata, sehingga sistem PPDB dapat berjalan dengan baik dan tidak membebani siswa serta orang tua,” tutup Gasali. (Adv)