Loadingtea

NUSSA.CO, SURABAYA – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya menyoroti urgensi pengawasan yang lebih ketat terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) guna mencegah potensi praktik korupsi yang dapat merugikan negara. Ketua Umum DPC GMNI Surabaya, Dhipa Satwika, menegaskan bahwa proyek raksasa ini melibatkan anggaran negara yang sangat besar, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan menjadi hal mutlak.

“Jika pengawasan tidak dilakukan secara maksimal, kebocoran anggaran dan penyalahgunaan dana sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, instansi terkait seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta masyarakat harus lebih proaktif dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai peruntukannya,” ujar Dhipa.

Tidak hanya fokus pada kawasan IKN, GMNI Surabaya juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap daerah penyangga seperti Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara. Wilayah-wilayah ini memiliki peran strategis dalam mendukung logistik, transportasi, serta pembangunan infrastruktur IKN, yang juga berpotensi menjadi celah bagi praktik korupsi, terutama dalam pengadaan barang dan jasa maupun alokasi anggaran yang tidak transparan.

“Jangan sampai hanya IKN yang diawasi ketat, sementara daerah-daerah penyangga luput dari perhatian. Keterlibatan mereka dalam proyek ini sangat besar, sehingga pengawasan harus merata,” tambahnya.

GMNI Surabaya meminta agar KPK dan aparat penegak hukum segera turun ke lapangan untuk melakukan audit, investigasi, dan pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek di IKN dan daerah pendukungnya. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, pihak terkait harus segera menindak tegas agar pembangunan tetap berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Harapan kami, pemerintah juga lebih terbuka kepada masyarakat terkait seluruh proses pembangunan IKN. Transparansi adalah kunci agar kepercayaan publik tetap terjaga dan mencegah potensi penyimpangan di kemudian hari,” tegas Dhipa.

Selain itu, GMNI Surabaya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pengawas, dan masyarakat dalam membangun sistem pengawasan yang efektif. Tanpa pengawasan yang ketat, proyek sebesar IKN berisiko menjadi ladang korupsi yang akan merugikan negara dalam jangka panjang. (*/day)