Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Polemik kehadiran organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Kota Balikpapan memasuki babak baru. Hingga Rabu (16/4/2025), izin operasional GRIB Jaya di tingkat kota belum dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Balikpapan.

Kepala Kesbangpol Balikpapan, Sutadi, menyebut bahwa penundaan ini diputuskan menyusul penolakan tegas dari 29 organisasi masyarakat (Ormas) lokal yang menyuarakan aspirasi mereka dalam forum audiensi di kantor Kesbangpol. “Karena ada keberatan dari sejumlah Ormas daerah, kami menahan sementara penerbitan izin GRIB Jaya. Jangan sampai ada potensi gesekan yang bisa mengganggu stabilitas sosial,” jelas Sutadi.

Secara legalitas, GRIB Jaya memang telah terdaftar secara nasional di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, sesuai ketentuan, operasional Ormas tetap membutuhkan pelaporan dan koordinasi di tingkat daerah. Aspirasi penolakan ini, lanjut Sutadi, akan diteruskan ke Wali Kota Balikpapan dan dibahas dalam forum Forkopimda sebelum keputusan final diambil.

Sementara itu, Andin Syamsir, koordinator lapangan sekaligus Ketua DPW Laskar Pangeran Antasari Kaltimtara, menyuarakan keresahan masyarakat. “Kami tidak ingin kota ini jadi ajang konflik antar-Ormas. Di daerah lain GRIB Jaya sering memicu ketegangan. Balikpapan harus tetap damai,” tegasnya.

Penolakan terhadap GRIB Jaya ternyata bukan hanya terjadi di Balikpapan. Beberapa wilayah lain di Kalimantan juga telah menyampaikan sikap serupa, termasuk Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur.

Dalam audiensi, gabungan 29 Ormas menyampaikan pernyataan sikap tertulis, yang mencakup:

  • Dukungan terhadap RUU TNI untuk memperkuat peran dan kesejahteraan prajurit.
  • Permintaan agar Kesbangpol tidak memberikan izin operasional kepada GRIB Jaya di Balikpapan.
  • Penolakan terhadap keberadaan GRIB Jaya demi menjaga stabilitas dan harmoni sosial.

Mereka juga mengapresiasi langkah Kesbangpol yang dianggap responsif dan berpihak pada kepentingan bersama masyarakat. “Kami ucapkan terima kasih. Penundaan ini adalah bentuk kepekaan pemerintah terhadap aspirasi akar rumput,” ujar Andin. (Adv/DiskominfoBpp)