Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Komisi II DPRD Kota Balikpapan menegaskan bahwa tidak ada kelangkaan gas LPG 3 kg di kota ini. Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Dinas Perdagangan, Sekretariat Daerah Kota (Sedakot) Perekonomian, Pertamina Patra Niaga, serta LSM Lidik. Hasil pertemuan mengungkap bahwa distribusi LPG berjalan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah pusat, namun ada dugaan permainan harga di tingkat pangkalan dan pengecer.

Sekretaris Komisi II DPRD Balikpapan, Taufik Qul Rahman, menjelaskan bahwa pasokan LPG 3 kg untuk Balikpapan mencukupi. Kota ini menerima distribusi melalui 11 agen resmi ke 794 pangkalan, di mana setiap pangkalan dijadwalkan menerima 694 tabung per bulan. Jumlah ini seharusnya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan ketidaksesuaian antara pasokan dan harga jual. Diduga ada oknum yang menahan stok LPG dan menjualnya secara bertahap untuk menaikkan harga. Akibatnya, harga LPG 3 kg di pengecer melonjak hingga Rp50.000–Rp80.000 per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp20.000–Rp22.000.

“Seharusnya pangkalan menyalurkan habis 694 tabung dalam satu kali pengantaran, tetapi diduga ada yang menahannya atau mengalihkan pasokan ke pengecer dengan harga lebih tinggi,” ujar Taufik.

Menanggapi hal ini, DPRD Kota Balikpapan meminta Pertamina dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan distribusi LPG agar tidak terjadi penyimpangan. Pangkalan yang terbukti melakukan penimbunan atau menjual ke pengecer dengan harga tinggi harus diberikan sanksi tegas.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk melaporkan praktik mencurigakan dalam distribusi LPG 3 kg. DPRD juga menekankan perlunya sistem pengawasan yang lebih transparan agar LPG bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

“Jika dugaan permainan ini terbukti, maka langkah hukum harus diambil guna memastikan kestabilan harga dan ketersediaan LPG 3 kg bagi warga Balikpapan,” tegas Taufik. (Adv)