Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Rapat Komisi IV DPRD Kaltim dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim pada Senin (21/4/2025) membahas sejumlah agenda penting terkait program pendidikan, termasuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), serta pembangunan SMA/SMK/SLB di berbagai wilayah Kabupaten/Kota.

Salah satu topik utama dalam rapat tersebut adalah implementasi program pendidikan Gratispol yang dicanangkan oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, mengungkapkan dukungannya terhadap program tersebut. “Mengenai Gratispol tentu kita akan mendukung program Pak Gubernur. Ini juga terkait dengan anggaran tahun 2025 dan 2026,” ucapnya. Selasa, (22/4/2025).

Ia menekankan pentingnya sinkronisasi anggaran antara tahun 2025-2026 agar program prioritas ini dapat berjalan lancar.

Program yang disematkan kepada Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji ini mencakup banyak aspek penting, salah satunya adalah pemenuhan akses pendidikan gratis.

H. Baba juga mencatat bahwa pembicaraan terkait sekolah negeri yang tercatat di Disdikbud Kaltim akan berfokus pada daya tampung APBD. Ia pun mengungkapkan bahwa upaya untuk mengakomodasi sekolah swasta dan pondok pesantren akan dipertimbangkan lebih lanjut.

“Pesantren itu vertikal, langsung ke Kementerian Agama, tetapi itu juga masuk dalam program Gratispol,” tambahnya.

Lebih lanjut, H. Baba menjelaskan tentang pembiayaan seragam, sepatu, dan tas sekolah gratis untuk siswa baru. Meskipun anggaran sebesar Rp750 miliar telah disiapkan, ia memastikan program ini tidak dapat langsung 100 persen terlaksana pada tahun 2025.

“Tahun ini untuk SMA dan SMK yang kita fasilitasi untuk pakaian itu hanya kelas 10 saja,” imbuhnya. Sementara itu, rencana untuk kelas 10 dan 11 akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

Kabid Pembinaan SMK/SMA Disdikbud Kaltim, Surasa, juga menyampaikan bahwa pihaknya sedang mematangkan petunjuk teknis (juknis) untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program ini. Surasa menekankan pentingnya penyesuaian anggaran daerah untuk menaikkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) daerah yang akan digunakan untuk pembiayaan sekolah-sekolah di Kaltim.

“BOSP daerah bisa digunakan untuk menggaji guru honor, membeli seragam, dan kebutuhan lainnya di sekolah negeri,” ujarnya.

Dengan data 184 ribu siswa dari SMA, SMK, MA, dan SLB yang telah terdaftar untuk menerima manfaat program Gratispol, Disdikbud Kaltim kini masih menunggu juknis lengkap dari pemerintah daerah untuk memulai implementasi secara efektif.

“Kami masih menunggu juknis lengkap untuk memastikan program ini bisa berjalan dengan baik,” tutupnya. (ADV)