Mendagri: Posyandu Perkuat Pelayanan Dasar di Desa dan Kelurahan
NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Pembina Posyandu tingkat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Linda Romauli Siregar, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Posyandu 2024 yang diadakan di Indonesia Conventions Exhibition (ICE), Tangerang. Acara ini menandai Rakornas Posyandu pertama yang digelar secara nasional dan sekaligus peluncuran logo baru Posyandu, dengan peserta yang hadir dari Sabang hingga Merauke.
Rakornas ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, yang menekankan pentingnya peran strategis Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat di desa dan kelurahan. “Posyandu tidak hanya berfokus pada kesehatan, tetapi juga berperan dalam enam bidang utama pelayanan minimal, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum, serta perlindungan sosial,” jelas Tito Karnavian. Senin (26/8/2024)
Mendagri juga menyebutkan bahwa Rakornas ini merupakan momen penting untuk melakukan reformasi dan transformasi Posyandu, yang diharapkan mampu memperkuat pelayanan terpadu dari tingkat pusat hingga desa. “Ini adalah tonggak sejarah bagi Posyandu dalam memperkuat peranannya sebagai layanan dasar masyarakat di seluruh Indonesia, sehingga program-program pemerintah pusat dan daerah dapat disampaikan dengan cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.
Dalam Rakornas yang dihadiri oleh pembina Posyandu dari seluruh provinsi, kota/kabupaten, serta lurah dan kepala desa, Menteri Tito menekankan perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat.
Linda Romauli Siregar, selaku Pembina Posyandu Kabupaten PPU, menyampaikan bahwa Rakornas ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo tentang desentralisasi pembangunan. “Presiden telah menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh lagi terpusat di kota besar. Pemerintah pusat berupaya mempercepat pembangunan di seluruh pelosok Indonesia, termasuk di desa-desa untuk mengurangi laju urbanisasi,” ungkap Linda. Ia juga menyebutkan bahwa keberadaan Posyandu di tingkat desa sangat relevan dengan visi tersebut, karena Posyandu adalah salah satu ujung tombak pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Kegiatan Rakornas ini tidak hanya berfokus pada diskusi peran strategis Posyandu, tetapi juga diisi dengan sesi sosialisasi yang menghadirkan berbagai narasumber penting. Di antaranya, Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Dr. Drs. Laode Ahmad P. Balombo, yang membahas tugas Posyandu dalam mendukung pembangunan di desa; Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Horas Maurits Panjaitan, yang menyampaikan pentingnya pengelolaan keuangan daerah untuk menunjang program Posyandu; serta Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Ir. Restuardy Daud, yang memaparkan peran Posyandu dalam memperkuat pelayanan masyarakat di daerah.
Rakornas ini diharapkan menjadi awal dari perbaikan berkelanjutan bagi Posyandu di seluruh Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan desa dan pelayanan terpadu di masa depan. (Adv/DiskominfoPPU)
Tinggalkan Balasan