Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Mulai tahun 2025, Pemerintah Kota Balikpapan akan merasakan peningkatan signifikan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Langkah ini diambil setelah adanya perubahan dalam sistem distribusi pajak kendaraan, di mana porsi yang diterima Pemkot Balikpapan akan jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Badan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) Kota Balikpapan, Idham, menyatakan bahwa perubahan ini merupakan kabar baik yang akan memperkuat keuangan daerah. “Perubahan sistem ini akan membawa dampak besar pada keuangan Pemkot Balikpapan, di mana kami akan menerima 66 persen dari pendapatan pajak kendaraan, sementara provinsi akan menerima 34 persen,” ujar Idham pada Selasa (10/9/2024).

Sebelumnya, pembagian hasil pajak kendaraan menggunakan sistem Dana Bagi Hasil (DBH) dengan komposisi 70 persen untuk Provinsi Kalimantan Timur dan 30 persen untuk Pemkot Balikpapan. Namun, perubahan yang akan diterapkan pada 2025 akan mengalihkan porsi yang lebih besar untuk kota ini, memberikan dorongan besar bagi PAD Balikpapan. Selain itu, proses distribusi dana akan lebih efisien karena dana dari PKB dan BBNKB akan langsung dibagi sesuai proporsi yang ditetapkan, tanpa perlu menunggu proses yang lama.

“Ini adalah perkembangan yang sangat penting, karena memberikan kami lebih banyak sumber daya untuk dialokasikan ke program-program pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat Balikpapan,” lanjut Idham. Ia juga menambahkan bahwa perubahan ini akan mendorong kota untuk terus memperkuat layanan publik yang ada, serta memaksimalkan penggunaan dana untuk pembangunan yang lebih merata.

Tak hanya soal pembagian dana, perubahan sistem ini juga akan berdampak pada aspek administrasi. BPPDRD Balikpapan akan lebih aktif terlibat dalam kegiatan operasi tilang bagi kendaraan yang menunggak pembayaran pajak. “Mulai tahun depan, BPPDRD akan dilibatkan dalam operasi tilang kendaraan untuk memastikan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan,” kata Idham. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan tambahan dana ini, Pemkot Balikpapan akan memiliki lebih banyak ruang untuk melakukan berbagai inisiatif pembangunan dan pelayanan publik, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. “Kami berharap perubahan ini membawa manfaat besar bagi masyarakat Balikpapan dan mendukung pembangunan kota yang lebih maju,” pungkasnya. (Adv)