Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Pembatasan aktivitas hiburan selama Ramadan di Balikpapan masih menjadi tanda tanya. Hingga kini, belum ada surat edaran resmi yang mengatur secara spesifik bagaimana aturan tersebut akan diterapkan. Hal ini memunculkan berbagai spekulasi dan kekhawatiran, terutama dari kalangan pelaku seni dan hiburan.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sofyan Jufri, menyoroti pentingnya transparansi dalam penyusunan regulasi. Menurutnya, sebelum aturan ini benar-benar disahkan, harus ada diskusi yang melibatkan semua pihak, termasuk pelaku usaha dan komunitas seni. “Kalau sudah keluar surat edarannya dan ada protes, ya tidak bisa diubah lagi. Karena regulasi yang sudah disahkan harus dipatuhi,” jelasnya.

Sofyan menegaskan bahwa jika pembatasan diberlakukan secara ketat tanpa solusi alternatif, banyak pihak yang akan terdampak. Ia menyebut bahwa tidak semua hiburan bertentangan dengan nilai-nilai Ramadan. “Kalau ada musik religi atau event yang tetap menghormati suasana Ramadan, kenapa tidak dipertimbangkan?” tambahnya.

Di sisi lain, kebijakan pembatasan hiburan ini juga berkaitan dengan upaya menjaga kekhusyukan ibadah selama Ramadan. Pemerintah Kota Balikpapan kemungkinan besar akan mengikuti kebijakan daerah lain yang telah lebih dulu menerapkan regulasi serupa. Namun, kapan keputusan final akan dikeluarkan masih menjadi pertanyaan.

Banyak pihak berharap agar kebijakan ini tidak hanya berbasis larangan, tetapi juga menawarkan solusi bagi mereka yang terdampak. Sebelum surat edaran resmi dikeluarkan, diskusi dan musyawarah antara pemerintah, DPRD, serta perwakilan pelaku seni dan hiburan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan tidak memberatkan satu pihak. (Adv)