Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan dan Pembinaan Gudang sebagai upaya penguatan regulasi dalam menghadapi pesatnya perkembangan industri dan perdagangan di kota ini. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Balikpapan yang digelar di lantai 8 Gedung Parkir Kelandasan, Kamis (5/6/2025).

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, yang mewakili Wali Kota Rahmad Mas’ud, menyampaikan nota penjelasan terkait Raperda tersebut. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa pertumbuhan sarana perdagangan dan gudang di Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN) memerlukan penataan yang lebih sistematis dan sesuai regulasi nasional.

“Gudang merupakan komponen penting dalam mata rantai distribusi barang. Dengan adanya Perda ini, maka pengelolaan gudang akan lebih tertib dan terarah, sesuai dengan tata ruang, fungsi, ukuran, serta jenis barang yang disimpan,” jelas Bagus.

Ia menambahkan, regulasi ini akan menjadi payung hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, penataan, dan pembinaan gudang. Tujuannya tak hanya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, tetapi juga memastikan agar penggunaan gudang tidak bertentangan dengan peruntukan tata ruang kota.

Raperda ini disusun sebagai pelaksanaan amanat dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang. Pemkot Balikpapan menilai penting untuk memiliki aturan daerah yang disesuaikan dengan karakteristik dan dinamika lokal, termasuk penguatan aspek penegakan melalui sanksi administratif sesuai ketentuan hukum.

“Balikpapan sebagai pintu gerbang IKN Nusantara harus menyiapkan sistem distribusi barang yang tertib dan efisien. Gudang sebagai simpul logistik memerlukan tata kelola yang baik, agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan tata ruang kota,” ujar Bagus menutup paparannya.

Rapat Paripurna yang dipimpin unsur pimpinan DPRD ini menjadi langkah awal pembahasan Raperda sebelum masuk dalam agenda pandangan fraksi-fraksi, pembahasan panitia khusus, hingga tahap pengesahan menjadi perda. (Adv/DiskominfoBpp)