Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Isu dugaan penurunan kualitas bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax yang memicu kendaraan mogok dan brebet terus menjadi perhatian publik. Menyikapi keresahan warga, Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pertamina Patra Niaga Balikpapan, Rabu (9/4/2025).

Dalam forum tersebut, Budiono menyampaikan keluhan masyarakat yang merasa dirugikan setelah mengisi BBM di sejumlah SPBU. Menurutnya, DPRD berkepentingan untuk meminta penjelasan langsung dari pihak Pertamina sebagai bentuk tanggung jawab moral dan institusional.

“Kami hadir di sini untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Banyak pengendara mengeluhkan kendaraannya brebet, mogok, bahkan sampai harus turun mesin. Ini tidak bisa dianggap sepele, dan perlu klarifikasi dari sumbernya langsung,” ujar Budiono.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan data dan hasil investigasi agar masyarakat tetap percaya pada pelayanan publik, khususnya dalam distribusi energi. “Kalau tidak dijelaskan secara transparan, maka ruang spekulasi akan makin besar. Kami ingin ada data konkret, bukan sekadar pernyataan. Kalau memang BBM aman, tunjukkan hasil uji laboratoriumnya,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Henri Eko, Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Balikpapan, menyatakan pihaknya telah melakukan investigasi menyeluruh dengan mengambil sampel BBM dari SPBU, terminal pendam, hingga depot. “Semua hasil pengujian menunjukkan bahwa BBM masih sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak ditemukan penyimpangan,” kata Henri.

Pertamina juga telah melakukan pengecekan lanjutan di sejumlah bengkel yang menangani kendaraan bermasalah. Namun, Henri mengingatkan bahwa kerusakan kendaraan bisa disebabkan banyak faktor, dan tidak serta-merta karena BBM. “Warna BBM bukan penentu kualitas. Harus ada uji teknis untuk bisa menyimpulkan. Dan sejauh ini, tidak ada bukti bahwa BBM kami bermasalah,” ujarnya.

Menanggapi tanggapan publik dan rumor di media sosial yang menyebut adanya permainan dalam proses investigasi, Henri membantah keras tudingan tersebut. “Kami tidak bermain dengan siapa pun. Setiap proses pemeriksaan kami ikuti langsung di lapangan tanpa intervensi. Bahkan jika perlu, kami siap diaudit oleh lembaga independen,” tegasnya.

Sebagai bentuk transparansi, Pertamina telah menyiapkan formulir pengaduan di seluruh SPBU. Konsumen yang merasa dirugikan dapat melapor dengan menyertakan bukti pendukung, seperti data kendaraan, hasil diagnosis bengkel, dan sampel BBM.

Budiono mengapresiasi langkah tersebut, namun tetap menekankan bahwa penyelesaian tidak boleh berhenti di atas kertas. “Kami mendorong adanya audit independen terhadap kualitas BBM dan jalur distribusinya. Masyarakat butuh kepastian dan perlindungan. Jangan sampai kepercayaan publik runtuh hanya karena keluhan seperti ini dibiarkan menggantung,” tutup Budiono.

DPRD Balikpapan memastikan akan terus memantau dan mengawal proses klarifikasi dan verifikasi lanjutan bersama Pertamina dan instansi terkait lainnya. (Adv)