Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pondok pesantren di Kota Balikpapan mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data terbaru, persentase pesantren di Balikpapan terhadap total pesantren di Kalimantan Timur naik dari 11,6% pada 2018 menjadi 13,8% pada 2023. Tren ini menunjukkan semakin tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan berbasis agama, sekaligus menuntut perhatian pemerintah dalam memberikan dukungan yang lebih optimal.

Namun, meskipun pertumbuhan pesantren terus meningkat, regulasi yang mengatur dukungan pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pesantren masih belum tersedia. Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi, menegaskan perlunya kebijakan yang lebih konkret untuk mendukung perkembangan pesantren, baik dari segi fasilitas, perizinan, maupun pembiayaan.

“Pondok pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama, tetapi juga memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Sayangnya, belum ada aturan yang secara eksplisit memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pengembangannya secara maksimal,” ujarnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut, DPRD Kota Balikpapan tengah menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren. Raperda ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari prosedur pendirian, mekanisme pembinaan, hingga sistem pengawasan yang lebih terstruktur. Selain itu, regulasi ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi sinergi antara pemerintah, pesantren, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem pendidikan agama yang lebih baik.

Dengan adanya regulasi yang jelas, pesantren di Balikpapan diharapkan tidak hanya berkembang secara kuantitas, tetapi juga meningkat dalam aspek kualitas infrastruktur, tenaga pengajar, serta program pendidikan. DPRD Kota Balikpapan menargetkan pembahasan Raperda ini dapat segera rampung dan disahkan, sehingga pesantren mendapatkan kepastian hukum serta dukungan yang lebih optimal dari pemerintah daerah. (Adv)