Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya mempertimbangkan berbagai aspek dan mendengarkan masukan dari semua pihak yang terdampak. Termasuk dalam hal regulasi pembatasan hiburan selama Ramadan di Balikpapan, yang hingga kini masih belum memiliki keputusan final.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Sofyan Jufri, menilai bahwa masih ada peluang bagi semua pihak terkait untuk berdiskusi sebelum aturan resmi dikeluarkan. “Kalau surat edarannya sudah terbit, kita harus patuhi. Makanya sebelum fix, perlu ada pembahasan dengan semua stakeholder,” ujarnya. Senin (24/2/2025)

Diskusi ini penting agar aturan yang diterapkan tidak merugikan satu pihak. Pemerintah diharapkan dapat memahami bahwa sektor hiburan juga menjadi sumber mata pencaharian bagi banyak orang. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial.

Di sisi lain, Ramadan adalah bulan suci yang dihormati oleh mayoritas masyarakat Balikpapan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil juga harus memastikan bahwa ibadah dapat berjalan dengan khusyuk tanpa gangguan dari aktivitas hiburan yang berlebihan.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan izin khusus untuk pertunjukan yang bersifat religi atau yang tetap menjaga norma-norma Ramadan. Dengan cara ini, keseimbangan antara nilai-nilai keagamaan dan ekonomi masyarakat dapat tetap terjaga.

Saat ini, pihak DPRD Balikpapan masih menunggu langkah pemerintah kota terkait kebijakan ini. Harapan besarnya adalah aturan yang dibuat nantinya tidak hanya berbentuk larangan, tetapi juga memberi solusi yang adil bagi semua pihak. (Adv)