Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Aspirasi masyarakat kembali diserap oleh Anggota DPRD Kota Balikpapan, H. Laisa Hamisah, melalui kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2024/2025 yang digelar di Perum Palm Hills, Kelurahan Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kamis (28/8/2025) malam. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan krusial mencuat, mulai dari banjir, kebutuhan posyandu, ketersediaan air bersih, hingga persoalan fasilitas umum dan pelayanan publik.

Keluhan utama warga adalah masalah banjir yang masih sering melanda kawasan Sepinggan. Menanggapi hal ini, Laisa menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh diabaikan meskipun sebagian fasilitas perumahan masih berada dalam tanggung jawab developer.

“Walaupun bagaimana, kalau masyarakat kebanjiran, masa mau dibiarkan? Kami tetap akan memperjuangkan agar persoalan banjir ini bisa ditangani,” ujarnya di hadapan warga.

Selain banjir, isu kesehatan dasar juga menjadi sorotan. Warga menyinggung posyandu yang sudah lama tidak aktif, bahkan lebih dari 10 tahun. Laisa menyebut persoalan ini sebagai kebutuhan mendesak bagi ibu dan anak.

“Posyandu itu penting, apalagi untuk tumbuh kembang anak. Kalau sudah lebih dari satu dekade tidak ada, ini jelas harus diperjuangkan. Silakan warga lengkapi dokumen dan legalitasnya agar bisa segera ditindaklanjuti,” kata politisi perempuan tersebut.

Akses air bersih juga menjadi keluhan lain. Meski jaringan PDAM sudah masuk sejak 2007, beberapa titik seperti RT 5 dan RT 6 masih belum teraliri karena pipa induk kosong. Laisa berjanji mendorong agar Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB/PDAM) segera menuntaskan persoalan tersebut.

“Jangan sampai ada warga yang kesulitan air bersih di kota ini, padahal infrastrukturnya sudah ada,” tegasnya.

Persoalan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) turut mencuat, khususnya terkait kewajiban developer menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) ke pemerintah. Menurut Laisa, hal ini harus ditegakkan agar jalan, sekolah, dan fasilitas lain bisa dimanfaatkan masyarakat secara layak.

Sementara untuk layanan kesehatan di Puskesmas, warga meminta agar jam pelayanan lebih fleksibel. Laisa menekankan pentingnya kesiapsiagaan tenaga medis.

“Jangan sampai masyarakat datang dalam keadaan darurat, tapi tidak dilayani hanya karena jam istirahat. Semua fasilitas publik harus optimal dalam melayani masyarakat,” pungkasnya.

Reses ini sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan langsung kepada wakil rakyat, dengan harapan setiap aspirasi dapat diperjuangkan di tingkat kebijakan maupun penganggaran. (Adv)