Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Ketegangan memuncak dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Kota Balikpapan dan pihak Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan yang digelar Selasa, (20/5/2025. Rapat yang semula diharapkan menjadi ruang klarifikasi atas krisis kelangkaan BBM jenis Pertamax justru berubah menjadi ajang kekecewaan. Pasalnya, perwakilan dari Pertamina memilih meninggalkan ruangan sebelum rapat tuntas.

Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri, menyoroti ketidakhadiran General Manager Pertamina sebagai bentuk ketidaksungguhan perusahaan plat merah itu dalam menyikapi persoalan distribusi BBM yang kian meresahkan warga. “Kami kecewa. Masyarakat ingin kejelasan, bukan jawaban normatif,” tegas Alwi.

Balikpapan, kota yang dijuluki sebagai “Kota Minyak”, justru mengalami ironi. Selama hampir sepekan terakhir, distribusi Pertamax tersendat. Puncaknya terjadi dalam tiga hari terakhir, antrean kendaraan mengular hingga tiga kilometer di sejumlah SPBU. Warga mengeluhkan aktivitas yang terganggu karena sulitnya memperoleh BBM.

“Kami turun langsung memantau. Bahkan ada warga yang mengirim video pagi tadi, mobil mogok di jalan, ada yang tidak bisa antar anak sekolah atau terlambat kerja,” ujar Alwi.

Dalam rapat, wakil dari Pertamina tidak mampu menyampaikan data konkret terkait alokasi kuota dan distribusi harian untuk wilayah Balikpapan. Jawaban-jawaban yang disampaikan hanya berupa janji akan ‘menambah kuota bila dibutuhkan’, tanpa disertai bukti atau perhitungan yang jelas.

“Ini bukan hal sepele. Kami menuntut transparansi dan perencanaan jangka panjang. Jangan sampai hal serupa kembali terulang,” imbuhnya.

DPRD Balikpapan menyatakan akan terus mengawal isu ini hingga tuntas. Mereka mendesak Pertamina segera mengevaluasi internal distribusi, menyusun strategi penyediaan BBM secara konkret, dan menyampaikan laporan resmi sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik. (Adv)