Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Kelangkaan gas elpiji 3 kg yang terus dikeluhkan masyarakat menjadi perhatian serius DPRD Kota Balikpapan. Komisi II DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Perdagangan, Sekretariat Daerah Kota (Sedakot) Perekonomian, Pertamina Patra Niaga, serta Lembaga Investigasi dan Informasi Kemasyarakatan (Lidik) guna mencari solusi konkret atas permasalahan ini.

Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Fauzi Adi Firmansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak laporan dari warga mengenai sulitnya mendapatkan gas bersubsidi. Dalam RDP tersebut, DPRD meminta penjelasan dari Pertamina dan instansi terkait mengenai penyebab utama kelangkaan serta langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasinya.

“Salah satu fokus utama kami adalah pengawasan distribusi LPG di tingkat pengecer. Ada indikasi praktik permainan di tingkat pangkalan yang menyebabkan harga melambung dan pasokan terbatas. Kami mendesak Pertamina agar lebih tegas dalam mengawasi distribusi guna mencegah penyimpangan,” ujar Fauzi.

Selain itu, DPRD juga merekomendasikan agar inspeksi mendadak (sidak) dilakukan lebih rutin untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan. Fauzi menyoroti bahwa selama ini DPRD jarang dilibatkan dalam sidak, sehingga tidak memiliki akses langsung terhadap perkembangan distribusi gas di lapangan.

“Kami meminta hasil sidak dapat dilaporkan secara transparan kepada DPRD agar pengawasan lebih optimal. Dengan begitu, kami bisa memastikan distribusi gas elpiji berjalan sesuai ketentuan dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak,” tambahnya.

Sementara itu, Sales Area Manager Kalimantan Timur dan Utara PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Eko, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya menyalurkan gas elpiji 3 kg sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, peningkatan permintaan dan potensi penimbunan di tingkat pengecer menjadi kendala utama dalam distribusi.

Dalam RDP ini, DPRD, Pertamina, dan instansi terkait sepakat untuk memperketat pengawasan distribusi guna mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga. Komisi II DPRD juga mendorong adanya mekanisme pelaporan yang lebih transparan agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan gas bersubsidi.

Kelangkaan gas elpiji 3 kg di Balikpapan menjadi persoalan yang terus berulang setiap tahunnya. Diharapkan, dengan adanya langkah konkret yang dihasilkan dari pertemuan ini, permasalahan distribusi dapat segera diatasi sehingga masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan energi sehari-hari. (Adv)