Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA — Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memperluas akses digital melalui program Gratispol menunjukkan hasil signifikan. Hampir seluruh desa kini telah tersentuh jaringan internet. Namun, di balik capaian tersebut, realitas lain masih membayangi: belum meratanya akses listrik di sejumlah wilayah terpencil.

Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim mencatat, hingga akhir 2025 sebanyak 802 dari 841 desa telah terhubung internet. Dengan demikian, tersisa 39 desa yang menjadi target penyelesaian pada 2026.

Cakupan tersebut meliputi seluruh desa di Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara. Sementara di Kutai Kartanegara, jaringan telah menjangkau 188 desa, di Kutai Barat 167 desa, serta di Kutai Timur 136 dari total 139 desa. Kabupaten Paser mencatat 131 desa telah terhubung, sedangkan di Berau hanya tersisa satu desa yang belum menikmati akses internet.

Meski demikian, distribusi layanan belum sepenuhnya merata. Puluhan desa yang belum terjangkau internet tersebar di sejumlah kabupaten, dengan konsentrasi terbanyak berada di Kutai Barat.

Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa hambatan utama dalam perluasan jaringan bukan lagi soal infrastruktur telekomunikasi, melainkan keterbatasan pasokan listrik.

“Internet tidak bisa berdiri sendiri. Tanpa listrik, seluruh sistem tidak akan berjalan,” ujarnya.

Pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 miliar melalui APBD Perubahan guna menuntaskan pembangunan jaringan di desa-desa tersisa. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada percepatan elektrifikasi.

Di sisi lain, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim mencatat masih terdapat puluhan desa yang belum menikmati listrik. Pada awal masa kepemimpinan Gubernur Kaltim, jumlah desa tanpa listrik mencapai 110 desa. Melalui berbagai intervensi, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 72 desa.

Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, menyebut tantangan utama terletak pada kondisi geografis wilayah yang sulit dijangkau. Banyak desa berada di kawasan terpencil, bahkan belum memiliki akses jalan yang memadai.

“Sebagian besar desa tersebut berada di wilayah terisolasi. Ini yang membuat pembangunan jaringan listrik tidak bisa dilakukan secara konvensional,” jelasnya.

Selain faktor geografis, keterbatasan anggaran daerah juga sempat memperlambat percepatan program elektrifikasi. Penurunan dana bagi hasil (DBH) berdampak langsung pada kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kaltim menggandeng pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM. Tahun ini, sebanyak 27 desa ditargetkan mendapat intervensi program listrik desa dari pemerintah pusat.

Jika seluruh program berjalan sesuai rencana, jumlah desa tanpa listrik diproyeksikan turun menjadi sekitar 45 desa pada akhir 2026.

Sebagai solusi sementara, pemerintah telah menyalurkan program pra-PLN, termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal serta bantuan pembangkit mandiri bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Mayoritas desa yang belum teraliri listrik berada di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti di Mahakam Ulu, Kutai Barat, Kutai Timur, Berau, dan sebagian Paser.

Kondisi ini menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur dasar di Kaltim masih menghadapi tantangan kompleks. Pemerataan akses internet tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan listrik sebagai fondasi utama.

Pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat terus diperkuat agar pembangunan dapat berjalan seimbang, sehingga seluruh desa di Kalimantan Timur dapat menikmati akses listrik dan internet secara merata dalam waktu yang tidak terlalu lama. (*/day)