Loadingtea

NUSSA.CO, PPU – Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) serta status wilayah tersebut sebagai ibu kota negara masih menunggu kepastian waktu dan jadwal yang jelas. Menurut Asisten I Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Nicko Herlambang, kejelasan jadwal ini sangat penting untuk mendukung perencanaan daerah dan menarik minat investor.

“Yang kita harapkan dari pemerintah pusat adalah kepastian tentang waktu atau schedule untuk pemindahan. Selama belum ada peraturan presiden yang mengatur pemindahan ini, status kawasan IKN masih berada di wilayah PPU dan belum sah menjadi ibu kota,” ujar Nicko.

Meski pemerintah pusat telah mengalokasikan kembali anggaran pembangunan IKN sebesar Rp8,1 triliun, Nicko menegaskan bahwa kepastian jadwal tetap menjadi prioritas utama. Menurutnya, tanpa jadwal yang jelas, pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam menyiapkan langkah-langkah strategis terkait pemindahan ASN dan penyesuaian infrastruktur yang dibutuhkan.

“Kepastian ini juga berdampak signifikan pada para investor yang menunggu sinyal jelas dari pemerintah pusat mengenai kelanjutan pembangunan IKN,” tambahnya. Nicko menilai, tanpa kepastian tersebut, investor akan ragu menanamkan modalnya karena khawatir rencana tersebut tidak berjalan sesuai harapan.

Nicko juga menyambut baik wacana dari Menteri dan Kepala Otorita IKN yang menyatakan bahwa operasional di IKN akan segera dimulai. Ia menilai langkah tersebut sangat penting, khususnya bagi calon Pemerintah Daerah Khusus di IKN agar dapat mulai berperan dalam menangani berbagai keluhan masyarakat yang mungkin muncul.

Terkait masalah tata ruang dan isu lahan, Nicko menyoroti pentingnya kehadiran pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Ia mengingatkan bahwa saat ini wilayah IKN masih berada di bawah kewenangan PPU, sehingga tata ruangnya belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan ibu kota baru.

“Pemda daerah memang tidak bisa menegakkan aturan tata ruang yang bukan dibuat oleh mereka. Jadi, harus ada langkah taktis agar proses ini bisa berjalan dengan baik,” jelas Nicko.

Nicko juga menyoroti beberapa proyek pembangunan yang tengah berlangsung di kawasan IKN, seperti relokasi Sekolah Dasar (SD), yang hingga kini masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ia berharap, dengan adanya kepastian jadwal pemindahan ASN dan kejelasan terkait pembangunan infrastruktur, maka kondisi ini akan memberikan rasa tenang bagi investor yang berniat berinvestasi di kawasan IKN.

“Penting bagi pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat guna memastikan kelancaran pemindahan ASN dan operasional di IKN, sehingga pembangunan ibu kota baru ini dapat berjalan sesuai rencana,” pungkasnya. (Adv/DiskominfoPPU)