Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA — Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan kunjungan kerja ke Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sentral Pembenihan Air Payau dan Air Laut (SPAPAL) Manggar milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kaltim di Balikpapan.

Kunjungan ini bertujuan memantau pelaksanaan program kerja tahun 2024 serta meninjau kesiapan rencana kerja tahun 2025.

Hadir dalam kunjungan tersebut Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Sabaruddin Panrecalle, Wakil Ketua Komisi II Sapto Setyo Pramono, Sekretaris Komisi II Nurhadi Saputra, serta anggota Komisi II lainnya seperti Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, Sulasih, dan Sigit Wibowo dan diterima langsung oleh Kepala UPTD SPAPAL Manggar, Endah Sismiaty, beserta jajaran.

Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen DPRD mendukung program prioritas nasional, khususnya agenda Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

“Komisi II sebagai mitra ingin mendengarkan serta menggali secara rinci apa saja yang menjadi kendala agar dapat terwujudnya kesejahteraan nelayan,” ucap Sabaruddin, Senin (21/4/2025).

Ia menilai, meskipun program UPTD SPAPAL sudah berjalan, masih banyak aspek yang perlu dibenahi, terutama dari sisi sarana dan prasarana yang dinilai belum optimal dalam mendukung peningkatan produksi. Namun demikian, keterbatasan anggaran menjadi tantangan tersendiri.

“Komisi II akan meminta pihak terkait untuk ikut mendorong dan menindaklanjuti hal-hal yang menjadi kendala,” ujar Sabaruddin.

Politikus Gerindra itu juga menambahkan bahwa efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat harus diimbangi dengan efektivitas program daerah.

“Jika UPTD tersebut tidak menguntungkan bahkan cenderung membebankan kepada APBD, kita bisa saja mencari solusi melalui pihak ketiga untuk membantu di sana,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pelatihan yang terarah bagi petani dan nelayan, terutama menyangkut transparansi dan kejelasan jenis bantuan yang diberikan.

“Sesuai dengan arahan Presiden tentang efisiensi anggaran, tetapi perlu ada catatan bahwa harus sejalan juga dengan program Pak Presiden mengenai ketahanan pangan. Ini yang perlu kita dorong bersama-sama,” tutupnya. (ADV)