Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menaruh harapan besar terhadap penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai instrumen untuk menyerap dan merealisasikan aspirasi masyarakat melalui DPRD.

“Saya berharap, dengan sistem ini (SIPD) tidak ada lagi usulan masyarakat yang ‘mentok’ karena kendala teknis. SIPD harus menjadi alat yang menyatukan niat baik eksekutif dan legislatif dalam menyuarakan rakyat. Bukan jadi penghalang aspirasi,” ujar Hasanuddin. Rabu, (7/5/2025).

Menurut dia, SIPD seharusnya menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat, bukan sekadar sistem administratif yang mempersulit.

Dalam kesempatan itu, Hasanuddin juga menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang bersifat menyeluruh dan berorientasi pada hasil jangka panjang.

Ia menilai, perpaduan antara pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, dan kultural sangat penting untuk menghasilkan perencanaan pembangunan yang tidak hanya berdampak di atas kertas, tetapi juga terasa oleh masyarakat.

“Pembangunan yang baik bukan hanya yang bisa dihitung dengan angka, tetapi yang dirasakan langsung oleh rakyat, yang menjawab kebutuhan mereka,” ucapnya.

Hasanuddin menegaskan, DPRD Kaltim akan terus mengawal seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan RPJMD ke depan. Ia menekankan bahwa peran DPRD tidak berhenti di pengesahan anggaran, tetapi juga mencakup pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan.

“Kami tegaskan, DPRD bukan sekadar mitra, tetapi penjaga amanah rakyat. Maka pengawasan terhadap RPJMD, RKPD, dan realisasi APBD adalah bagian dari tanggung jawab kami demi memastikan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan,” tegasnya. (ADV)