DPRD Kaltim Soroti Minimnya Anggaran untuk Samarinda: “Sebagai Ibu Kota, Harusnya Diprioritaskan”
NUSSA.CO, SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyampaikan kritik tajam terhadap minimnya alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi Kaltim untuk Kota Samarinda. Padahal, sebagai pusat pemerintahan provinsi, Samarinda memikul beban administratif dan pelayanan publik yang paling besar di wilayah ini.
“Sebagai simpul pemerintahan dan ekonomi, mestinya Samarinda mendapat prioritas dalam perencanaan anggaran. Tapi yang terjadi, kota ini justru tertinggal,” ujar Darlis. Jum’at, (9/5/2025).
Menurutnya, banyak program strategis di Samarinda yang seharusnya bisa ditopang anggaran provinsi, namun justru luput dari perhatian. Hal ini, kata dia, berdampak pada terhambatnya pelayanan dasar dan kinerja sistem pemerintahan daerah.
Salah satu persoalan yang disorotnya adalah masalah banjir dan kemacetan lalu lintas, yang dianggap sebagai masalah klasik namun belum mendapatkan penanganan serius dari pemerintah provinsi.
“Masalah ini perlu keterlibatan langsung dari Pemprov. Tidak bisa hanya mengandalkan APBD kota yang terbatas,” ucapnya.
Meski mengapresiasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda dalam beberapa tahun terakhir, Darlis menilai kemampuan fiskal kota tetap belum mencukupi untuk menjawab kebutuhan infrastruktur dan pelayanan publik yang terus tumbuh.
“Kita harus melihat Samarinda dari fungsinya, bukan hanya dari ukuran wilayah atau jumlah desa. Kalau indikator anggaran hanya normatif, maka kota ini akan terus tertinggal,” ungkapnya.
Darlis juga mengingatkan agar Pemprov Kaltim tidak terjebak dalam orientasi pembangunan yang terlalu terpusat pada daerah pinggiran atau kawasan baru, sementara pusat pemerintahan provinsi justru mengalami defisit perhatian.
Ia berharap, pola pembagian anggaran ke depan mempertimbangkan beban fungsional dan peran strategis daerah, bukan hanya berdasarkan formula teknis.
“Kalau kita ingin pelayanan di seluruh Kalimantan Timur berjalan efektif, maka ibu kota provinsinya harus kuat dulu. Tanpa itu, akan sulit membangun sistem yang menyeluruh,” tutupnya. (ADV)
Tinggalkan Balasan