Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Agusriansyah Ridwan, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar di Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur (Kutim). Ia menilai wilayah pesisir dan terpencil tersebut masih menghadapi tantangan serius, mulai dari akses jalan yang buruk hingga kesulitan mendapatkan air bersih.

“Masyarakat Sandaran masih bergulat dengan persoalan mendasar seperti jalan rusak, listrik terbatas, dan minimnya air bersih. Ini butuh perhatian lebih dari pemerintah daerah maupun provinsi,” ujar Agusriansyah. Jum’at, (16/5/2025).

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan (dapil) Bontang, Kutim, dan Berau, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai pembangunan yang telah dimulai oleh Pemkab Kutim belum sepenuhnya berjalan optimal. Ia menyoroti lemahnya implementasi teknis oleh pelaksana proyek di lapangan.

“Masalah utamanya ada di implementasi. Bukan rencana yang kurang, tapi pelaksana proyek yang tidak menjalankan tugasnya secara optimal,” ujarnya.

Meski begitu, Agusriansyah mengapresiasi langkah nyata Pemkab Kutim di bawah kepemimpinan Bupati Ardiansyah Sulaiman, yang tetap konsisten mengalokasikan tambahan anggaran untuk pembangunan jalan di Sandaran pada tahun ini.

“Saya sangat menghargai upaya Pemkab Kutim yang tidak hanya melanjutkan, tapi juga meningkatkan anggaran untuk infrastruktur Sandaran. Ini langkah yang perlu terus didorong demi pemerataan pembangunan,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman telah mengungkapkan rencana pembukaan jalan sepanjang 17,47 kilometer dari Desa Manubar menuju Tanjung Mangkalihat. Jalan tersebut dirancang memanfaatkan lahan berstatus Areal Penggunaan Lain (APL), sehingga tidak merusak kawasan hutan lindung.

Menurut Agusriansyah, proyek ini penting untuk membuka isolasi desa-desa di Kecamatan Sandaran yang hingga kini belum memiliki akses transportasi darat memadai.

“Persiapan teknis sudah selesai, dan pembukaan badan jalan dijadwalkan mulai tahun ini. Sementara pengerasan akan dianggarkan pada APBD tahun berikutnya,” pungkasnya.

Ia berharap proyek ini bisa menjadi prioritas lintas sektor dan mendapat pengawasan ketat agar hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat di daerah tertinggal. (ADV)