Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA — Pembahasan kinerja semester pertama Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda membuka catatan penting dari DPRD. Komisi II menilai pola penggunaan anggaran masih belum sepenuhnya mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat.

Sorotan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Ketua Komisi II, Iswandi, Selasa (23/6/2026). Agenda rapat tak hanya mengulas capaian program, tetapi juga menguji sejauh mana anggaran daerah benar-benar berdampak pada aktivitas ekonomi warga.

Dari laporan yang dipaparkan, realisasi anggaran Disdag telah menembus kisaran 54 persen hingga pertengahan tahun. Namun, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kualitas belanja. DPRD melihat porsi penggunaan anggaran masih terkonsentrasi pada kebutuhan internal, seperti operasional dan administrasi.

Menurut Iswandi, pola tersebut perlu segera dikoreksi. Ia menekankan bahwa APBD bukan sekadar alat menjalankan birokrasi, melainkan instrumen untuk mendorong kesejahteraan dan memperkuat sektor riil.

“Anggaran harus bekerja untuk masyarakat, bukan berhenti di lingkup internal,” ujarnya.

Komisi II juga menaruh perhatian pada pelaksanaan program pengendalian inflasi. Operasi pasar yang menjadi salah satu instrumen utama justru hampir menghabiskan seluruh anggarannya di awal tahun. Dari total sekitar Rp200 juta, realisasinya disebut telah mencapai hampir 97 persen.

Situasi ini dinilai tidak ideal, mengingat masih ada waktu cukup panjang hingga akhir tahun anggaran. DPRD mengingatkan agar distribusi program lebih merata dan berkelanjutan, sehingga intervensi pemerintah terhadap stabilitas harga dapat berlangsung konsisten.

Di sisi lain, sejumlah program yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha dan masyarakat justru belum menunjukkan progres signifikan. Ketimpangan ini menjadi catatan penting dalam evaluasi kinerja Disdag.

Tak berhenti di situ, Komisi II juga menemukan adanya kewajiban keuangan yang belum diselesaikan. Kondisi tersebut berpotensi memicu penyesuaian anggaran pada sisa tahun berjalan, termasuk kemungkinan rasionalisasi program.

Iswandi menegaskan, jika penyesuaian memang harus dilakukan, maka prioritas tidak boleh bergeser. Program yang menyasar pedagang kecil, pemberdayaan usaha, serta stabilisasi harga kebutuhan pokok harus tetap menjadi fokus utama.

“Yang dipertahankan adalah program yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Samarinda akan mengagendakan pembahasan lanjutan untuk memperdalam evaluasi. Fokusnya mencakup efektivitas penggunaan anggaran, penyelesaian kewajiban, hingga strategi optimalisasi program agar lebih tepat guna.

Evaluasi ini diharapkan menjadi momentum pembenahan, agar arah belanja daerah tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.