Loadingtea

NUSSA.CO, SAMARINDA – Langkah kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda belum akan berakhir dalam waktu dekat. Di tengah proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang diperkirakan belum mengalami peningkatan signifikan, pemerintah memilih mempertahankan pendekatan belanja yang lebih selektif.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun mengatakan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah diarahkan untuk menyusun program yang realistis dan terukur.

Menurut dia, keterbatasan ruang fiskal menuntut pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas pembangunan. Hal ini mendapat respon dari Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Jasno.

Politisi asal Partai Amanat Nasional ini mendukung langkah pengetatan anggaran yang dilakukan Pemkot Samarinda. “Kondisi fiskal kita belum membaik, masih ada sejumlah hutang, baik berbentuk proyek, atau hutang kepihak ketiga yang belum dibayarkan, itu harus diselesaikan,” ujar Jasno.

Dalam banyak kasus, proses penyusunan anggaran sering kali masih berorientasi pada daftar kegiatan yang diusulkan masing-masing OPD.

Akibatnya, keberhasilan program lebih banyak diukur dari terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran dibanding dampak yang dihasilkan.

“Kita juga melihat banyaknusulan, tapi dampak ke masyarakat kurang dirasakan, ini juga harus kita evaluasi, jangan sampai ditengah kondisi yang menurun seperti sekarang ini justru belanjanya tidak tepat guna,” lanjutnya.

Jasno mendorong agar Pemkot Samarinda berfokus pada proyek yang berdampak pada keberlangsungan ekonomi masyarakat, bukan pada citra semata. “Sudah anggaran sedikit, salah penggunaan, sudah pasti tidak baik untuk daerah ini,” tegasnya.

Secara garis besar, penurunan anggaran belanja daerah tidak hanya terjadi di Samarinda, hampir merata secara nasional. Ditengah kondisi fiskal yang menurun, pemerintah dituntut mencari solusi dari semua sektor guna mengantisipasi anggaran belanja yang kurang. *)