Loadingtea

NUSSA.CO, PASER – Anggaran penanganan bencana Rp 3 miliar dinilai tidak akan cukup untuk mengatasi persoalan banjir di Kabupaten Paser. Hal ini salah satu yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Paser dengan OPD terkait, di ruang Bappekat, Senin (30/5/2022).

“Mereka (OPD) berharap bisa masuk (diakomodir) melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) dan selaras dengan RPJMD Kabupaten Paser,” kata Pimpinan Rapat sekaligus Ketua Komisi I DPRD Paser, Hendrawan Putra.

DPRD pun meminta agar data teknis bisa diberikan secara detail kepada wakil rakyat. Sehingga dengan mengetahui daerah tangkapan air yang kurang, sehingga dapat dicarikan solusi melalui Pokir.

“Bisa kita masukkan dalam Pokir. Selama ini anggota DPRD tidak pernah memperhatikan itu, pemerintah tidak menyerahkan data ke kami. Agar kiranya bisa saling berkoordinasi, mana data catchment area (daerah tangkapan air) dan beberapa hal teknis lainnya,” jelasnya.

Dirinya pun meminta guna mengatasi persoalan banjir harus saling berkoordinasi, baik OPD atau instansi terkait begitupun dengan DPRD Paser.

“Beberapa kawan-kawan (DPRD) memang ada disiplin ilmunya tentang berbagai macam aspek di Kabupaten Paser, termasuk teknis bencana (banjir) ini. Jadi harus saling bersinergi dengan pemerintah,” tambah Hendrawan.

Dalam RDP ini juga dibeberkan hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bahwa daerah hilir Sungai Kandilo di Desa Muara Pasir kedalamannya hanya 1,5 meter.

“Sehingga pendangkalannya sangat luar biasa. Sangat-sangat berpotensi banjir ROB terjadi. Menurut keterangan dari OPD bahwa hasil penelitian dari LIPI ideal kedalamannya 10 meter,” pungkasnya. (adv)