Loadingtea

NUSSA.CO, PASER – Beberapa wilayah di Kabupaten Paser menjadi langganan banjir. Di antaranya Kecamatan Long Kali, Long Ikis hingga Tanah Grogot. Pembersihan sedimentasi dan pemeliharaan drainase harus benar-benar dilakukan, apalagi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang kurang, juga jadi salah satu faktor.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Paser, Basri menekankan dinas terkait memaksimalkan anggaran untuk penanggulangan banjir. Pada tahun ini disediakan uang Rp 4 miliar. “Maksimalkan dan mengacu pada master plan penanganan di kota,” kata Basri, Jumat (27/5/2022).

Dalam pengerjaannya ia menyarankan untuk fokus pada satu titik dulu. Sehingga anggaran penanggulangan benar-benar maksimal mampu meminimalisir atau mengatasi terjadi banjir kembali. Pasalnya jika anggaran Rp 4 miliar terbagi dibeberapa titik, tentu tidak akan cukup dan penanganan bisa kurang maksimal.

“Contoh penanganannya di Desa Jone dan Desa Senaken, jadi di dua desa itu Rp 4 miliar dialokasikan. Dalam pembenahan drainase fokuslan saja di daerah itu dan harus berdasarkan master plan” tuturnya.

Dikatakannya 2021 lalu, master plan untuk drainase daerah perkotaan telah selesai dibuat. DPRD menekan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) dapat mempelajari rencana tersebut.

Selain memperhatikan drainase, juga perhatikan Daerah Aliran Sungai (DAS). Bagaimana melakukan pengerukan yang terjadi pendangkalan karena banyaknya sedimentasi.

“Pendangkalan sungai juga sumber masalah. Jika anggaran daerah ini hanya untuk penanganan drainase namun masalah pendanggalan sungai tidak ditangani, tidak bakal terbuang air itu akan tetap terjadi banjir karena sungainya dangkal,” terangnya.

DPRD juga telah berkomunikasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV, dari kordinasi itu Sungai Kandilo merupakan kewenangan daerah, karena bukan sungai penghubung antar kabupaten.

Di sisi lain juga tak menutup kemungkinan dapat diusulkan dalam perencanaan prioritas di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sebelum itu, data yang saat ini dikerjakan DPUTR harus telah rampung.

“Kami bisa lobi melalui DAK (Dana Alokasi Khusus), tapi harus ada data kalau memang daerah tidak sanggup dalam penanganan pendangkalan sungai,” tandas Basri. (adv)