Loadingtea

Nussa.co, Samarinda- Pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp6 triliun dari pemerintah pusat memicu perhatian serius Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Subandi. Ia menilai kebijakan tersebut memberi tekanan besar pada kemampuan Pemprov Kaltim dalam menjalankan pembangunan.

Subandi menjelaskan bahwa nilai pengurangan yang besar secara otomatis mempersempit ruang gerak fiskal daerah.

“Dengan pemangkasan sampai Rp6 triliun, mau tidak mau banyak kegiatan harus dipangkas dan sejumlah rencana pokir terkena imbasnya,” ungkapnya.

Ia mengakui sejumlah program pembangunan kemungkinan besar akan mengalami penundaan, terutama kegiatan yang sebelumnya sudah dirancang untuk dilaksanakan dalam waktu dekat.

“Potensi penundaan itu nyata. Kami sudah memberi tahu masyarakat bahwa kegiatan tertentu mungkin tidak berjalan sesuai rencana akibat pemotongan yang merata,” paparnya.

Menurut Subandi, penyesuaian anggaran tidak hanya terjadi pada level kebijakan, tetapi juga menyentuh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD harus mencari cara agar program tetap berjalan meski dana berkurang drastis.

“Semua OPD terdampak, jadi mereka harus mengatur ulang kegiatan agar tetap bisa dilaksanakan meskipun anggaran menurun,” jelasnya.

Ia menekankan perlunya pemahaman publik terhadap situasi ini, sebab keputusan pemotongan berasal dari pemerintah pusat, bukan dari daerah.

“Pemerintah daerah bersama DPRD kini bekerja keras untuk mengatur kembali prioritas supaya layanan kepada masyarakat tidak terganggu,” pungkasnya.

[DPRDKaltim|Adv]