Loadingtea

NUSSA.CO, BALIKPAPAN — Komisi II DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan sebagai bagian dari agenda strategis mereka dalam memperkuat kualitas pengawasan anggaran dan merumuskan langkah-langkah perbaikan tata kelola keuangan daerah. Kunjungan yang berlangsung pada Jumat (16/5) ini menitikberatkan pada pertukaran informasi mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.

Rombongan DPRD Kukar diterima secara hangat oleh jajaran Humas dan Protokol DPRD Balikpapan. Dalam kesempatan itu, Staf Humas dan Protokol DPRD Balikpapan, Leni Fadita, menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan legislatif dari kabupaten tetangga tersebut. Ia menyebut kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi antarlembaga yang penting untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan akuntabel.

“Kami menyambut baik kehadiran Komisi II DPRD Kukar. Banyak hal yang bisa didiskusikan dan dipelajari bersama, apalagi menyangkut aspek vital seperti pengelolaan APBD,” ujar Leni.

Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kukar, Dayang Marisa, menyatakan bahwa Balikpapan dipilih sebagai destinasi kunjungan karena dinilai berhasil dalam membangun sistem penganggaran yang efektif dan efisien, serta mampu menciptakan pemerataan pembangunan meski memiliki keterbatasan wilayah dibanding Kukar.

“Kami ingin mempelajari bagaimana Balikpapan bisa menyusun APBD dengan efektif, memastikan realisasinya tepat sasaran, dan menyeimbangkan antara belanja publik dan pembangunan infrastruktur,” tutur Dayang.

Ia juga mengingatkan bahwa secara historis, Balikpapan pernah menjadi bagian dari wilayah Kukar, namun kini kemajuannya dalam aspek tata kelola keuangan dan pembangunan jauh lebih terstruktur.

“Kami punya wilayah luas, tapi ingin meniru pendekatan efisiensi dari Balikpapan agar pembangunan di Kukar lebih merata dan dirasakan langsung masyarakat,” imbuhnya.

Kunjungan ini tak hanya menjadi forum dialog, tetapi juga menjadi awal penguatan sinergi antar-DPRD di Kalimantan Timur dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. (Adv)