Loadingtea

Rahmad Mas’ud: Pemkot Balikpapan Raih WTP ke-10 secara Berturut-turut

NUSSA.CO, BALIKPAPAN – Aula Balai Kota menjadi saksi rapat koordinasi yang digelar oleh Pemkot Balikpapan, sebagai langkah konkret dalam upaya memerangi korupsi dengan peningkatan Monitoring Center for Prevention (MCP), Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk Kasatgas Wilayah 4 Kedeputian Bidang Koordinasi Supervisi, Andi Purwana, dan anggota Satuan Tugas (Satgas) Korupsi Wilayah 4 Kaltim, Ismail Hendarsah.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, menyatakan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan supervisi yang bertujuan meningkatkan upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemkota Balikpapan. “Forum ini memperkuat sinergi komitmen bersama di semua unsur birokrasi untuk pencegahan korupsi,” ungkap Wali Kota Rahmad.

Rahmad juga menyoroti pencapaian Pemerintah Kota Balikpapan dalam pencegahan korupsi, “Balikpapan baru saja meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 secara berturut-turut. Prestasi ini merupakan hasil dari komitmen bersama yang sungguh-sungguh,” ujarnya.

Dalam usaha memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, Rahmad mengutip pencapaian MCP Kota Balikpapan tahun 2023 yang menduduki peringkat 37 nasional dengan capaian indeks sebesar 93,51 poin. Selain itu, ia mendorong penerapan zona integritas di setiap OPD, terutama dalam pelayanan publik.

Dalam sambutannya, Andi Purwana dari KPK menegaskan fokus koordinasi pencegahan tahun 2024. “Melalui program Monitoring Center for Prevention, kami berupaya mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa serta penyelamatan keuangan dan aset,” jelasnya.

Program ini, kata dia, juga mencakup upaya pencegahan korupsi lainnya seperti kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pelaporan gratifikasi, dan penerapan pendidikan anti korupsi.

Wali Kota Rahmad juga menyoroti pentingnya penyelesaian sertifikasi aset. Dari 700 aset yang dimiliki Pemkot Balikpapan, baru 200 yang telah disertifikatkan. Beliau meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta jajarannya untuk mempercepat proses sertifikasi tersebut.

“Kadang-kadang kita menghadapi kendala seperti ini, kita sudah mendaftarkan asset-asset kita ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) tapi sampai saat ini masih terkendala di BPN,” ungkapnya.

Sementara itu, Andi Purwana menambahkan, fokus koordinasi KPK dalam tahun 2024 mencakup tiga poin penting, yakni, perbaikan tata kelola pemerintahan (MCP), penyelamatan keuangan dan aset, serta upaya pencegahan korupsi lainnya. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap pelaporan harta kekayaan dan gratifikasi, serta implementasi Standar Pelayanan Informasi (SPI) 2024.

“Semoga kegiatan ini memberikan dampak positif terhadap kinerja Pemerintah Kota Balikpapan dalam memerangi korupsi dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan,” pungkasnya. (*/yes)